Kalau Reshuffle, Sufmi Dasco Pantas Gantikan Mahfud sebagai Menkopolhukam

  • Bagikan
Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco/Net

IDTODAY NEWS – Munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan patut diperhitungkan saat desas desus kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali menyeruak.

Demikian pandangan Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/9).

“Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya,” kata Jerry.

Baca Juga  Pernah Diserang FPI, YLBHI Kini Justru Lantang Bela FPI

Namun demikian, Jerry menegaskan hak preogratif memilih nama yang menjadi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter dan juga tegas.

“Tentu saja siapapun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi. Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jejak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri,” jelasnya.

Baca Juga  Jokowi Disebut Anti-Pancasila, Mahfud MD: Kalau Gatot Presiden Pasti Sama

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengenai nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon Menkopolhukam. Menurut Igor, sosok Dasco merupakan dinilai tepat karena tidak suka kegaduhan.

“Sufmi Dasco cocok, karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh,” kata Igor.

Apalagi, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal oleh banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh. Selain itu, Dasco juga merupakan salah satu aktor rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pasca Pilpres 2019 lalu.

Baca Juga  Muncul Wacana Pemilu Diundur 2027, Iwan Sumule: Bagaimana Rakyat Mau Sehat Kalau Negara Sakit?

Untuk itu, tugas-tugas Menkopolhukam harus menciptakan sabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.

“Ke depan urgensi yg penting bagi persoalan polhukam adalah adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoax, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian Covid-19,” jelasnya.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan