Kapal China Yang Masuk Selat Sunda Seharusnya Ditenggelamkan

Kapal China Yang Masuk Selat Sunda Seharusnya Ditenggelamkan
Kapal Xiang Yang Hong 03 (Dok. Bakamla RI)

IDTODAY NEWS – Komisi I DPR RI meminta pemerintah bertindak lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Permintaan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Sukamta seiring adanya laporan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda pada Rabu (13/1).

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Nyata, Prajurit TNI Terobos Sungai Deras Demi Selamatkan Balita Hanyut

Menurutnya, pencegatan yang bermula karena adanya laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda itu semakin menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

“Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kai saat masuk wilayah Indonesia. Ini kan mencurigakan. Semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia,” kata Sukamta.

Baca Juga  China Ajak Indonesia Jadi Kekuatan Ekonomi di Asia dan Global

Menurut politikus PKS ini, tindakan tegas Pemerintah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ia bahkan mengusulkan agar tindakan tegas seperti era Menteri KKP Susi Pudjiastuti bisa diberlakukan untuk kapal China itu.

“Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan!” tegasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut.

Baca Juga  Saat Operasi SAR Sriwijaya Air, Bakamla Cegat Kapal Survei China Menyusup di Selat Sunda

“Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi,” tuturnya.

“Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan,” demikian Sukamta.

Baca Juga  RI Akan Impor 50 Juta Dosis Calon Vaksin Covid-19 dari China

Baca Juga: Jokowi Ingatkan Kementerian PUPR, Anggaran Terbesar Harus Beri Dampak Signifikan ke Perekonomian

Sumber: rmol.id

Pos terkait