KAPAL CINA AROGAN Akui Perairan Natuna Milik Cina, Bakamla Kebingungan, Minta Bantuan Menteri Jokowi

ILUSTRASI --- KRI Tjiptadi-381 yang sedang melakukan patroli di utara perairan Natuna, Kepulauan Riau ditabrak 2 kapal pengawas perikanan Vietnam KN 264 dan KN 231 secara sengaja saat sedang membawa Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 yang tertangkap melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia di Natuna, Sabtu (27/4/2019). (Foto: Tribunnews.com)
ILUSTRASI --- KRI Tjiptadi-381 yang sedang melakukan patroli di utara perairan Natuna, Kepulauan Riau ditabrak 2 kapal pengawas perikanan Vietnam KN 264 dan KN 231 secara sengaja saat sedang membawa Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam BD 979 yang tertangkap melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia di Natuna, Sabtu (27/4/2019). (Foto: Tribunnews.com)

IDTODAY NEWS – Sudah diusir, kapal Cina kapal coast guard China tetap diam di perairan Natuna Indonesia

Padahal Perairan Natuna adalah wilayah Indonesia, tapi mereka mengklaim masuk wilayah Cina

Bacaan Lainnya

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) sudah mengirim kapal besar untuk mengusir mereka, tapi tetap saja tidak mau pergi

Bakamla kini sedang berkordinasi dengan dua kementerian Jokowi untuk menentukan langkah berikutnya

//

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) mengusir kapal coast guard China di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kapal coast guard China tersebut terdeteksi di ZEEI Laut Natuna Utara pada Sabtu (12/09/2020) pukul 10.00 WIB.

Kapal coast guard China dengan nomor lambung 5204 bersikeras mereka sedang berada di area nine dash line yang merupakan wilayah teritorial China.

Padahal berdasarkan UNCLOS 1982 tidak diakui keberadaan nine dash line, dan kapal coast guard China 5204 sedang berada di area ZEEI.

Oleh sebab itu, KN Nipah 321 mengusir kapal penjaga China tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, KN Nipah 321 masih berupaya menghalau CCG 5204 keluar dari ZEEI.

Baca Juga  Rasa Jengkel Jokowi Karena Menteri Gagal Terjemahkan Nawacita

Berdasarkan rilis Bakamla RI, mereka sedang berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dan Kemenlu terkait hal ini.

Sebagai informasi, KN Nipah 321 adalah salah satu unsur Bakamla RI yang sedang melaksanakan operasi cegah tangkal 2020 di wilayah zona maritim barat Bakamla.

Operasi yang dilepas pada 4 September lalu di dermaga JICT Tanjung Priok oleh Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia, ini rencana akan digelar hingga akhir November 2020.

Kedaulatan Terusik

Kondisi di Natuna akhir-akhir ini memanas. Badan Keamanan Laut (Bakamla) kerap menemukan kapal asing dari Cina yang masuk perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Situasi ini disikapi serius oleh pemerintah.

Ini juga membuat sejumlah pihak mendorong agar Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto memperkuat persenjataan dan wewenang Bakamla.

Hal ini terkait penindakan kapal asing yang masuk ke perairan Natuna.

Dukungan diberikan oleh anggota Komisi I DPR RI dari Partai Nasdem, Muhammad Farhan.

Ia melihat ini kondisi genting karena menyangkut kedaulatan negara Indonesia.

Komisi I DPR sendiri memiliki lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen.

Diketahui kapal ikan asing Cina dan coast guard Cina berulang kali melanggar kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna.

“Kami (Komisi I) sangat mendukung salah satu poin penting pada rapat Kemenkopolhukam, Menhan Prabowo Subianto telah menyarankan untuk mengubah Permenhan yang memberikan wewenang Bakamla untuk memperkuat senjata yang diharapkan dapat memperkuat pengamanan kedaulatan wilayah laut NKRI,” kata Farhan di laman Kompas.com, Senin (6/1/2020).

Baca Juga  Pantes Selalu Damai, Ternyata Ini Pesan Pangdam ke Prajurit TNI: Demonstran Bukan Lawan Kita

Menurut dia, Bakamla yang beranggotakan personel militer dan sipil dinilai masih kurang tegas serta kurang kuat dalam hal persenjataan dibanding Cina.

Salah satu yang mengindikasi hal tersebut, kata Farhan, adalah ketika tidak digubrisnya upaya pengusiran terhadap kapal China Coast Guard dan kapal nelayan oleh TNI dan Bakamla.

“Mereka tidak menggubris karena stand point mereka adalah klaim wilayah mereka. Kami sejalan dengan keputusan politik nasional bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah ZEE NKRI berdasarkan UNCLOS (konvensi hukum laut di bawah PBB) 1982,” katanya.

“Kami juga harus menghormati putusan PCA (Permanent Court of Arbitration) di mana Nine Dash Line dari klaim tidak kami akui, maka kami menolak segala klaim (China) di Natuna. Pemerintah perlu menguatkan posisi tersebut dengan menggelar operasi berkordinasi dengan TNI dan Bakamla,” ujarnya.

Namun demikian, Farhan menilai aksi Bakamla dalam mengusir kapal ikan asing dari Vietnam beberapa waktu ke belakang adalah tindakan yang patut diapresiasi.

“Sikap tegas Bakamla harus kita apresiasi untuk wilayah perairan yang overlap. Setelah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, Bakamla langsung mengusir kapal nelayan Vietnam dan kapal asing lainnya dan untuk yang sudah masuk wilayah yang bukan overlap. Bakamla dengan tegas langsung menangkap kapal-kapal asing tersebut,” katanya.

Baca Juga  Sebagai Menhan, Prabowo Harus Perjuangkan RUU Keselamatan Dan Kejahatan Terhadap Negara

Farhan menambahkan, penguatan persenjataan pengamanan daerah kedaulatan negara Indonesia di wilayah perairan terutama di Natuna sangat perlu dilakukan.

Pasalnya, dengan klaim yang dilakukan oleh Cina saat ini, hal tersebut menunjukkan bahwa perairan Natuna memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Dia mengatakan, industri perikanan asing sangat dominan di seputar perairan Natuna.

Saat ini wilayah di sana tampak lebih dikuasai oleh nelayan Vietnam dan Cina.

“Menurut informasi, operasi Bakamla di Natuna hampir tidak pernah menemukan nelayan Indonesia, tapi lebih banyak ditemukan nelayan asing,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono mengatakan, sampai saat ini masih ada dua kapal Coast Guard China dan satu kapal pengawasan perikanan milik pemerintah Cina di timur Laut Natuna.

Tiga kapal itu sedang melakukan pengawasan terhadap KIA Cina yang sedang menangkap ikan secara ilegal di perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) milik Indonesia.

Yudo menyebut, kapal-kapal tersebut terkesan enggan pergi dari wilayah timur Laut Natuna.

Ini terlihat dari dua unsur kapal dari Bakamla yang telah melakukan komunikasi.

Namun, kapal-kapal Cina tersebut tetap bertahan.

“Kemarin ada empat kapal yang turun ke lokasi untuk mengusir, dan saat ini kami tambah dua kapal lagi untuk memaksimalkan pengusiran,” kata Yudo, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (5/1/2020).

Sumber: tribunnews.com

Pos terkait