Kasus Dino Patti Djalal Wujud Manajemen ATR/BPN Amburadul

Kasus Dino Patti Djalal Wujud Manajemen ATR/BPN Amburadul
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus/RMOL

IDTODAY NEWS – Kasus perubahan kepemilikan sertifikat rumah milik orang tua mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal harus diusut tuntas hingga kepada aktor yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan unsur internal Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Pihak kepolisian harus turun tangan mengusut tuntas kasus ini. Tidak sekadar menangkap pelaku, tetapi juga mengungkap aktor atau dalang di balik kasus tanah yang dilaporkan Pak Dino,” ujar anggota Komisi II DPR RI yang membidangi agraria, Guspardi Gaus kepada wartawan, Senin (15/2).

Bacaan Lainnya

Menurutnya, kasus yang menimpa ibunda Dino Patti adalah preseden buruk bagi Kementerian ATR/BPN. Terlebih kasus penyerobotan lahan ini tidak hanya dialami oleh pejabat tinggi, tapi juga rakyat kecil.

“Ini menandakan manajemen di ATR/BPN sangat buruk dan perlu dievaluasi agar peristiwa ini tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Soal Revisi UU ITE, Adhie Massardi: Berpikirnya Makin Ajaib Dan Enggak Jelas

Politisi Partai Amanat Nasional itu juga mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN mengambil sikap dan mencari solusi atas sederet permasalahan mengenai sertifikat tanah. Sebab menurutnya, kasus Dino Patti menjadi salah satu dari banyaknya kasus di sektor pertanahan.

Baca Juga  Cegah Perpecahan Nasional, FSB: Presiden Jokowi Harus Serukan Masyarakat Untuk Menahan Diri

“Artinya, BPN perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh dari sistem pertanahan selama ini,” lanjutnya.

Terpisah, Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya menilai harus ada pengamanan berlapis, baik di PPAT melakukan klarifikasi data para pihak, maupun di internal kantor pertanahan setempat agar kejadian tersebut tidak berulang.

“Memang mungkin ulah dari mafia tanah, dilihat dari modusnya ini kan kriminal, ada dugaan pemalsuan dan berantai sampai ke kementerian ATR BPN. Kemungkinannya dua, yakni keteledoran, atau memang persekongkolan,” ujarnya.

Baca Juga: Aktivis Desak Fraksi Pendukung Senapas Dengan Jokowi, Segera Revisi UU ITE

Sumber: rmol.id

Pos terkait