IDTODAY NEWS – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memegang prinsip dalam mengambil kebijakan.
Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia itu dalam memutuskan perpanjangan masa PPKM Darurat terlihat bimbang, antara urusan kesehatan dengan ekonomi.
“Semestinya pemerintah punya prinsip, jangan bimbang, urusan nyawa didahulukan, kesampingkan dulu kepentingan ekonomi,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (21/7/2021).
Sukamta mengatakan, berkali-kali pemerintah alami kebimbangan dalam mengambil kebijakan.
Sehingga kebijakan untuk atasi pandemi membingungkan dan tidak bisa berjalan efektif.
“Ini bukan pertama kalinya pemerintah bimbang sudah berkali-kali,” tutur Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Akibatnya, lebih dari 76 ribu anak bangsa yang meninggal karena terpapar covid, setiap hari dilaporkan lebih dari 1000 kematian.
Sementara juga terdapat laporan ratusan yang meninggal saat isolasi mandiri.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan Pak Presiden, jangan sampai pemerintah kembali bimbang yang risikonya semakin banyak kematian,” ucapnya.
Tiga Persoalan
Selain itu, anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta Presiden Jokowi segera menyelesaikan tiga persoalan dalam PPKM Darurat.
“Pertama dan paling mendesak adalah pemerintah harus pastikan semua daerah telah siap fasilitas kesehatan, rumah sakit darurat dan juga puskesmas untuk tangani pasien covid,” paparnya.
Pastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan insentifnya tidak terlambat diberikan.
Para nakes dan relawan covid adalah garda terdepan untuk melawan Covid-19.
Kedua menurut Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini yang harus segera dituntaskan adalah penyaluran bansos.
Untuk keluarga miskin, buruh, juga mereka yang kehilangan pekerjaan karena adanya PPKM.
Pemerintah jika perlu bisa menambah besaran anggaran untuk bansos dengan mengalihkan 50 triliun anggaran infrastruktur jalan tol.
“Selanjutnya yang tidak kalah penting, pemerintah harus segera membenahi manajemen data covid hingga tingkat daerah,”
“Ada gap yang besar antara data di kabupaten-kota dengan provinsi dan pusat,” katanya.
“Ini bisa berbahaya jika menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan pemerintah,” tandas Sukamta.
Sumber: pojoksatu.id