Kematian Akibat Covid Tinggi, PKS Kritik Jokowi yang Tak Minta Maaf
Mardani Ali Sera Mardani Ali (Ist)

Kematian Akibat Covid Tinggi, PKS Kritik Jokowi yang Tak Minta Maaf

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak menyinggung soal tingginya angka kematian Covid-19 di Sidang Tahunan MPR, bersama DPR-DPD RI, Senin (16/8/2021).

Bahkan, Jokowi sama sekali tak meminta maaf. Mardani mengatakan, sebagai kepala negara, Jokowi mestinya melakukan minta maaf terhadap rakyat yang sedang susah saat ini.

“Mengapa tidak minta maaf? Sebagai kepala negara, tanggung jawab beliau untuk meminta maaf kepada rakyat yang sedang susah,” kata Mardani dalam cutinya di Twitter, Rabu (18/8/2011).

Baca Juga  Megawati Bertemu Jokowi di Istana Siang Tadi

Ia pun menyinggung soal kejujuran Jokowi sebagai pemimpin. Menurutnya, kejujuran adalah syarat dasar bagi seseorang pemimpin.

“Pidato yg bagus, bravo untuk yg bikin tetapi kejujuran adalah syarat dasar bagi seorang pemimpin. Meminta maaf salah satu bentuk kejujuran,” sebutnya.

Sebelumnya, LaporCovid-19 juga menyoroti absennya rasa simpati Jokowi terhadap tingginya angka kematian Covid-19 di Sidang Tahunan MPR.

Meskipun dalam pidato kenegaraan Jokowi kemarin banyak memuat topik pandemi, namun tidak ada yang menyinggung soal keparahan pandemi yang terjadi di Tanah Air.

Baca Juga  Anies ke Pengendara: Telepon Bosmu, Bilang Gubernur Suruh di Rumah

“Tetapi sayang sekali justru di dalam pidatonya sama sekali tidak menampakan dampak atau besaran keparahan dari pandemi ini,” kata salah satu inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana dalam konferensi pers, Selasa (17/8/2021).

Padahal, kata dia, saat ini sudah ada lebih dari 100.000 pasien yang meninggal karena Covid-19.

Menurut dia, banyaknya pasien meninggal tersebut juga diakibatkan gagalnya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Baca Juga  Soal Dalang “Jokowi End Game”, Joman: Yang Dikhawatirkan Bukan Oposisi, Tapi Lingkaran Jokowi Yang Bermental Brutus

Misalnya, gagalnya penguatan sistem kesehatan, penguatan 3T (tracing, testing, dan treatment) hingga pengetatan pembatasan sosial.

Sumber: lawjustice.co

Tinggalkan Balasan