Ketua KPU & Calon Kepala Daerah Positif Corona, IER: Pilkada itu Pilih Pemimpin atau Percepat Corona?

Komisioner KPU dan Joko Widodo-Maruf Amin
Komisioner KPU dan Joko Widodo-Maruf Amin (liputan6)

IDTODAY NEWS – Setelah 60 calon kepala daerah di Pilkada 2020 dinyatakan terpapar Covid 19, menyusul Ketua KPU RI, Arief Budiman, mengumumkan dirinya positif Covid 19.

Ironis, data itu tidak menjadi pertimbangan agar Pilkada 2020 ditunda. KPU bahkan membolehkan konser kampanye calon kepala daerah.

Bacaan Lainnya

Gelombang menunda Pilkada 2020 pun tidak terbendung. Institut Ecosoc Rights (IER) juga merekomendasikan penundaan Pilkada 2020.

“Ketua KPU positif Covid, mayoritas calon kepala daerah dalam Pilkada positif Covid. Meski demikian Presiden, partai dan KPU sepakat untuk tidak menunda Pilkada. Jadi sebenarnya Pilkada ini untuk memilih pemimpin atau mempercepat & memperluas penyebaran covid?,” tulis akun Twitter IER, @ecosocrights.

Pengamat politik Gde Siriana bersuara keras terkait pembenaran bahwa Pilkada tetap digelar dengan protocol ketat Covid 19.

“Ketua KPU-nya aja positif Covid, bagaiman nanti rakyat yang ikut rame-rame Pilkada? Kan ada protocol? Ngemenk-ngemenk aja loe. #TundaPilkadaSerentak. #TundaPilkada,” tulis Gde Siriana di akun @SirianaGde.

Baca Juga  Penjelasan PDIP yang Ingin Pilkada Tetap Digelar Tahun Ini

Praktisi kesehatan dr Ari Syam turut mendesak agar Pilkada serentak ditunda. “Cobaan untuk Pak Arief Budiman bisa jadi bahan evaluasi untuk menunda Pilkada..positif swab tanpa gejala hasil rapid selalu negatif..jangan gunakan rapid untuk skrining @infosehatfkui @iluniui_ @univ_indonesia,” tulis dr Ari di akun @DokterAri.

Peneliti Perludem Titi Anggraini menegaskan, penundaan Pilkada Serentak bisa dimanfaatkan untuk membenahi regulasi dan persiapan teknis.

“Mengunakan Pilkada sebagai sarana pengendalian Covid-19 adalah tidak logis di tengah terus meningkatnya kasus positif. Saatnya memutuskan tunda Pilkada agar semua pihak konsentrasi penuh mengendalikan Covid-19. Manfaatkan waktu penundaan untuk membenahi regulasi dan bbg persiapan teknis,” tegas Titi di akun @titianggraini.

Tak kalah keras, aktivis politik Haris Rusly Moti menyebut, moratorium pilkada langsung yang disalahgunakan oligarki ekonomi dan dinasti politik lebih penting, bukan semata penundaan Pilkada.

“Sobat, bukan semata #TundaPilkada, tapi yang lebih penting adalah MORATORIUM PILKADA LANGSUNG yang disalahgunakan oleh oligarki ekonomi & dinasti politik. Stop politik biaya tinggi di tengah Covid. Klik artikel-ku: Pilkada Langsung Bukan Agenda Reformasi 98!,” tulis Haris di akun @motizenchannel.

Sumber: itoday

Pos terkait