IDTODAY NEWS – Laju Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam mengungkap fakta peristiwa di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 dikhawatirkan akan terhambat sejumlah rintangan birokrasi.
Atas alasan itu, Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto kembali menyerukan agar pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
“Intinya pemerintah mesti terlibat dalam hal melakukan penyelidikan, mestinya inisiasi itu harus datang dari pemerintah, tidak cukup hanya Komnas HAM,” ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/12).
Karena kata mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) ini, Komnas HAM akan mengalami hambatan birokrasi saat melakukan penyelidikan.
