Komisi IX DPR: Pemerintah Langgar Kesepakatan Soal Perpres Penolak Vaksinasi!

  • Bagikan
Komisi IX DPR: Pemerintah Langgar Kesepakatan Soal Perpres Penolak Vaksinasi!
Foto: Ilustrasi (Foto: Esti Widiyana/detikcom)

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 14 tahun 2021 yang mengatur sanksi bagi penolak vaksinasi COVID-19. Komisi IX DPR menyatakan aturan sanksi bagi penolak vaksinasi tak sesuai dengan kesimpulan atau kesepakatan bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama.

“Perpres tersebut menurut kesimpulan rapat ini, sudah bertentangan. Intinya adalah, pemerintah sudah melanggar kesepakatannya dengan Komisi IX DPR. Pemerintah sudah melanggar, karena kesepakatan itu mengikat kedua pihak, pemerintah dan DPR. Apa gunanya kita rapat kalau itu tidak ada legitimatenya,” kata Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene dalam keterangan tertulisnya seperti dilihat, Senin (15/2/2021).

Baca Juga  Peringati Hari Pancasila, Purnawirawan TNI-Porli Jabar Deklarasi Dukung KAMI

Rapat kerja bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kamis (14/1) lalu. Poin 1 ayat g pada kesimpulan rapat tersebut berbunyi:

Tidak mengedepankan ketentuan dan/atau peraturan denda dan/atau pidana untuk menerima Vaksin COVID-19.

Menurut Felly, selain bertentangan dengan kesimpulan raker Komisi IX dengan pemerintah, hal ini juga melanggar Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 61. Pasal 61 Tatib DPR berbunyi:

Baca Juga  DPR Minta Risma Segera Penuhi Kebutuhan Dasar Korban Banjir dan Gempa

Baca Juga: 2 Kali Jadi Wapres, Ferdinand Sebut JK Melakukan Aksi Buzzer, Mungkinkah?

Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

Selain itu, aturan sanksi bagi penolak vaksinasi juga bertentangan dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Felly, anjuran WHO mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat melalui iklan sosial masyarakat, sosialisasi langsung dari tenaga kesehatan kepada masyarakat.

Baca Juga  Pilkada di Tengah Pandemi, DPR Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Perppu

“Tetapi yang dilakukan pemerintah sebaliknya. Kalau kita ancam bisa saja malah masyarakat semakin antipati. Komisi IX DPR intinya meminta pemerintah melakukan kampanye untuk mereka yang divaksin, menjelaskan sedetil mungkin soal manfaat vaksin kepada masyarakat. Kalau tidak divaksin kerugiannya seperti apa, dan kalau divaksin untungnya apa saja. Bukan malah sebaliknya. Ancaman sanksi ini tidak pas. Bagi kami, ini melanggar hak-hak juga. Tidak boleh seperti ini,” ucap Felly.

Baca Juga  Kapolri Ingatkan Masa Pensiun ke Presiden, DPR Sebut Sikap Idham Azis Wujud Promoter

Felly meminta pemerintah bijak dalam mengeluarkan kebijakan terkait masyarakat yang menolak divaksin. Bukan hanya itu. Legislator Partai NasDem ini juga mengingatkan tugas pemerintah dalam melawan berita bohong atau hoax yang tersebar di masyarakat terutama mengenai vaksin dan vaksinasi.

Baca Juga: Pernyataan JK Sindiran Halus Bagi Jokowi Atas Peristiwa Politik Di Indonesia

“Bisa jadi hoaks lebih banyak diberitakan dibandingkan dengan berita resmi pemerintah. Nah ini perlu disikapi pemerintah. Tapi jangan keburu membuat sebuah keputusan dengan semacam sanksi seperti itu. Komisi IX DPR tidak setuju,” imbuhnya.

Baca Juga  Jokowi & Puan Maharani: Duet Maut PDIP dalam Pengesahan Omnibus Law

Presiden Jokowi sebelumnya menerbitkan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin serta vaksinasi COVID-19. Masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin tetapi tidak ikut vaksinasi COVID-19 akan dikenai sanksi.

Hal tersebut tertuang dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres, seperti dikutip detikcom, Sabtu (13/2). Berikut bunyi pasalnya:

Pasal 13A

(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. denda.

Baca Juga  Mendagri Apresiasi Langkah Menkes Gunakan Data KPU untuk Program Vaksinasi

Baca Juga: Survei Median Cagub Jakarta: Elektabilitas Anies Teratas, Risma dan Ahok Membuntuti

Sumber: detik.com

  • Bagikan