Komisi V DPR Setujui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR Rp 100,59 Triliun

  • Bagikan
Komisi V DPR Setujui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR Rp 100,59 Triliun
Foto: Ketua Komisi V DPR Lasarus./Tribunnews/Seno

IDTODAY NEWS – Komisi V DPR akhirnya menyetujui Rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggara 2022 sebesar Rp 100,59 triliun.

Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di gedung Parlemen, Senin, (6/9/2021).

“Sesuai dengan hasil rangkaian raker dan rapat dengar pendapat yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp100,59 triliun” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca Juga  Menag Fachrul Razi Akui Bohong Soal Pemotongan Dana BOS, DPR: Pak Menteri, Ini Pukulan Telak

Program kerja Kementerian PUPR pada 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN).

Melalui beberapa penyesuaian program kerja, maka Pagu Anggaran 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp100,59 triliun yang meliputi belanja operasional pegawai Rp3,12 triliun.

Kemudian, belanja operasional barang Rp2,51 triliun, anggaran pendidikan Rp4,56 triliun, dan belanja non-operasional Rp90,40 triliun.

Baca Juga  Kecewa RUU Cipta Kerja Disahkan, Warganet Ramai-ramai Blokir Akun DPR RI

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,23 triliun, konektivitas sebesar Rp39,70 triliun.

Lalu, permukiman sebesar Rp12,15 triliun, perumahan sebesar Rp5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp2,15 triliun.

Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp13,91 triliun.

Baca Juga  Komunikasi Sudah Jalan, Pertemuan Maruf Amin-Habib Rizieq Segera Terwujud

Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang.

Setelah disetujui Komisi V DPR, rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang kemudian diputuskan menjadi UU APBN Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 30 September 2021.

Baca Juga  Jokowi Ingatkan Bahaya jika Dahulukan Ekonomi ketimbang Kesehatan

Sumber: tribunnews.com

  • Bagikan