Komitmen Tuntaskan Masalah Agraria, Jokowi ke Penegak Hukum: Jangan Ada yang Membeking Mafia Tanah!

Presiden Joko Widodo saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September/Repro

IDTODAY NEWS – Memberantas mafia tanah menjadi satu komitmen peemrintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat Penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9).

“Saya kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Jokowi.

Bahkan, Jokowi memperingatkan aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar tidak ikut bersekongkol dengan mafia tanah. Akan tetapi, ia meminta agar kasus-kasus mafia tanah diusut tuntas.

“Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut. Perjuangkan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” tegasnya.

Tak cuma itu, Jokowi juga menegaskan komitmen negara untuk serius menyelesaikan persoala konflik agraria yang ada, serta mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat, guna memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

Menganai itu, mantan Wali KOta Solo ini mengaku sudah berkali-kali menyampaikan penolakannya terhadap konflik agraria yang terjadi di banyak daerah yang terus berlangsung dan tak kunjung usai.

Baca Juga  Rocky Gerung Bilang Jika Ingin Pandemi Berakhir Anies Harus Jadi Presiden, Warganet: DKI Aja Gagal!

“saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ucapnya.

Karena itu, Jokowi memastikan bahwa dalam setiap Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas kepastian hukum terhadap lahan, dirinya meminta kepala daerah untuk menuntaskan konflik-konflik agraria yang ada di daerahnya.

Baca Juga  Kata Luhut Rakyat Bisa Mati Kalau Lockdown, Aktivis: PPKM Rakyat Juga Nggak Diberi Makan

Tak hanya itu, Jokowi juga mengaku telah mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada.

“Kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak adalah kepentingan kita bersama. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ini,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan