KPK Jawab Normatif soal Dugaan Nama Puan dalam Kasus Suap Bansos
IDTODAY NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan terus mengembangkan dan mendalami penyelidikan kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19, di wilayah Jabodetabek.
Salah satu yang turut didalami dalam penyidikan kasus yang salah satunya menjerat mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara itu adalah keterlibatan sejumlah pihak, termasuk diduga Ketua DPR RI sekaligus ketua pimpinan pusat PDIP, Puan Maharani.
“Pada prinsipnya segala informasi yang berkembang dipastikan akan dikonfirmasi kepada para saksi,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada awak media, Senin, 25 Januari 2021.
Ali menegaskan hal itu sekaligus merespons pemberitaan satu media yang menyebut bahwa Puan diduga ikut menikmati proyek itu melalui orang kepercayaannya. Dalam pemberitaan tersebut, Direktur PT Tridiaksi Rohisah Lia disebut mendapatkan jatah pengadaan 199 paket bansos senilai Rp57,63 miliar karena menyebut nama Puan Maharani.
Lia juga menggunakan PT Tri Perkasa Abadi Cemerlang yang mendapatkan kouta 25 ribu paket senilai Rp6,75 miliar. Dalam pemberitaan media itu, Lia menyangkal menyebut atau melibatkan Puan.
KPK menolak merespons secara berlebihan atas sanggahan-sanggahan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut dugaan rasuah. Berbekal informasi dan sejumlah bukti, penyidik KPK akan mengusut kasus ini sampai tuntas.
Salah satu upaya itu dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang dianggap mengetahui rangkaian peristiwa kasus.
“Pemanggilan seseorang sebagai saksi dalam penyelesaian perkara tentu karena ada kebutuhan penyidikan. Yang kami panggil dalam pemeriksaan sebagai saksi adalah pihak-pihak yang diduga mengetahui rangkaian peristiwa perkara tersebut sehingga menjadi lebih terang dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara ini,” kata Ali.
Namun, Ali merespons secara normatif saat disingggung apakah Lia dan Puan telah masuk dalam materi pemeriksaan dalam proses penyidikan kasus ini. Ia juga tidak menjawab lugas soal pemanggilan Lia dan Puan.
“Terkait materi penyidikan tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat secara detail, nanti pada waktunya akan dibuka di depan persidangan,” kata Ali.
Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, di antaranya rumah di Jalan Raya Hankam Nomor 72 Cipayung, Jakarta Timur, dan rumah di Perum Rose Garden Nomor 15, Kota Bekasi, Jawa Barat. Salah satu rumah yang digeledah itu merupakan milik orangtua Wakil Ketua Komisi VIII DPR.
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita alat komunikasi dan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Selanjutnya barang yang telah diamankan itu dianalisa tim penyidik dan disita.
Setelah penggeledahan, lembaga antirasuah juga mengisyaratkan akan memanggil dan memeriksa Ihsan Yunus.
Sejauh ini, KPK baru menetapkan Juliari P. Batubara bersama Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Sosial serta dua pihak swasta bernama Ardian I.M dan Harry Sidabuke sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.
Diduga Wakil Bendahara Umum PDIP itu bersama dua anak buahnya menerima suap senilai sekitar Rp17 miliar dari Ardian dan Harry selaku rekanan Kemsos, dalam pengadaan paket bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
