KPK Periksa Siti Aisyah Tuti Handayani Jadi Saksi Tersangka Ade Barkah

  • Bagikan
KPK Periksa Siti Aisyah Tuti Handayani Jadi Saksi Tersangka Ade Barkah
Gedung KPK/Net

IDTODAY NEWS – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Siti Aisyah Tuti Handayani sebagai saksi kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019.

Siti Aisyah yang berstatus tersangka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ade Barkah Surahman (ABS) selaku mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Baca Juga  Massa Penghadang KAMI di Surabaya Disarankan Ikut Razia Kerumunan Pilkada

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama Siti Aisyah Tuti Handayani (anggota DPRD Jawa Barat)” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (22/7).

Kedua tersangka itu resmi ditahan pada Selasa (4/5) setelah sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2021.

Dalam perkara ini, Ade Barkah diduga menerima uang sebesar Rp 750 juta dari Carsa ES (CAS) selaku swasta yang telah divonis bersalah pada perkara sebelumnya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Baca Juga  Muzani Perintahkan Legislator Gerindra Perjuangkan Insentif Nakes di Daerah

Sementara untuk Siti Aisyah, diduga menerima uang sebesar Rp 1,050 miliar yang diberikan oleh Abdul Rozaq Muslim (ARM) yang merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019. Uang itu merupakan sebagian uang yang didapat Abdul Rozaq dari Carsa sebesar Rp 9,2 miliar.

Pemberian uang itu terkait dengan keinginan Carsa untuk dapat mengerjakan proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Indramayu.

Baca Juga  Presidium KAMI Se-Jawa: PPKM Darurat Adalah Kelicikan Pemerintahan Jokowi Bodohi Rakyat

Carsa pun mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran TA 2017-2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp 160,9 miliar.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan