Kritik Keras Aktivis 98: Menteri Nadiem Terlalu Elitis dan Malas Turun ke Bawah

  • Bagikan
Nadiem Makarim
Menteri Nadiem Curhat: Saya juga Stres Dampingi Anak Belajar Online. Mendikbudristek Nadiem Makarim saat acara Lepas Sambut di Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/10). [Suara.com/Arya Manggala]

IDTODAY NEWS – Komposisi Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai perlu dirombak. Sebab ada beberapa pos kementerian yang dianggap tidak bekerja maksimal sesuai visi misi presiden.

Ketua Koalisi Prodem Untuk Pendidikan Nasional (KP2N), Rahmat Sanjaya menyampaikan, salah satu pos yang perlu dirombak adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek yang ditempati Nadiem Makarim.

“Nadiem terlalu elitis. Dia tak pernah turun ke bawah. Terlalu sibuk dengan teknologi dan mengendalikan kementerian dari sebuah tempat,” kata Rahmat Sanjaya kepada redaksi, Kamis (9/9).

Baca Juga  Ketua Komisi X Desak Nadiem Batalkan Rencana Renovasi Ruang Kantor

Pendiri Front Aksi Mahasiswa Tangerang ini menilai, Menteri Nadiem telah gagal dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional di era pandemi. Rahmat mengklaim, saat ini banyak siswa hanya diberi tugas saja sama guru. Padahal para siswa tersebut ada di kota-kota besar.

“Kalau di daerah masih masuk akal. Ini di Jabodetabek, banyak siswa yang tak zoom. Ini akibat menterinya yang elitis tidak kontrol ke bawah,” ucap tokoh relawan Jokowi ini.

Baca Juga  Polda Metro Jaya Tolak Laporan Pekat IB, Pesta Raffi Ahmad dkk tak Langgar Prokes

Aktivis 98 ini berujar, harusnya Menteri Nadiem rajin turun ke sekolah-sekolah. Sang menteri harus kontrol ke sekolah-sekolah untuk memastikan kegiatan belajar mngajar berjalan dengan baik.

“Ada persoalan guru yang gagap teknologi. Kalau di kota kecil, apalagi desa kita maklumi, tapi aneh kalau guru di kota besar tidak mampu pakai zoom atau justru malas,” ucapnya.

Hal lain, Koalisi Prodem untuk Pendidikan Nasional juga mengkritik keputusan Menteri Nadiem yang tidak memberikan BOS bagi sekolah/madrasah yang muridnya kurang 60 orang. Ini memperlihatkan dia tidak paham pendidikan nasional.

Baca Juga  Kemendikbud Bantah Pelajaran Sejarah akan Dihapus dari Kurikulum

“Itu adalah kebijakan diskriminatif terhadap anak bangsa yang bertentangan dengan UUD 1945, dan karena itu wajib segera dicabut,” tutup Rahmat.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan