KSAL soal Drone Laut Disebut dari China: Kami Belum Bisa Tentukan Milik Siapa
KSAL Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) merapikan maskernya usai upacara peringatan HUT ke-75 TNI AL. (Foto: M Risyal Hidayat/Antara)

KSAL soal Drone Laut Disebut dari China: Kami Belum Bisa Tentukan Milik Siapa

IDTODAY NEWS – Benda yang disebut-sebut sebagai drone laut ditemukan di Selayar, Sulawesi Selatan. Kabar beredar, drone itu berasal dari China.

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan, alat itu bukan drone laut, tapi underwater sea glider. Alat itu biasa dipakai untuk observasi laut yang berkaitan dengan data batimetri.

Terkait kabar alat itu berasal dari China, Yudo belum bisa menjawab hal itu. Karena berdasarkan pemeriksaan awal, tidak ada tanda-tanda alat ini berasal dari mana.

Baca Juga  Fadli Zon Tanggapi soal Penemuan Drone Bawah Laut Diduga Milik China: Penghinaan Kedaulatan RI

“Alat tersebut saya tidak bisa menentukan milik siapa, karena tulisan di luarnya tidak ada. Sehingga nanti akan kita teliti lebih dalam di Pushidrosal, dan kita koordinasikan dengan Kemristek dan BPPT. Sehingga kita bisa meneliti lebih dalam alat tersebut,” ucap Yudo Margono kepada wartawan, di Pushidrosal, Ancol, Jakarta, Senin (4/1).

Kecurigaan alat itu dipakai untuk mata-mata diperkuat dengan adanya kamera yang tersemat di sana. Yudo mengatakan, kamera juga dipakai untuk survei bawah laut bukan untuk pengintaian.

Baca Juga  Media Pemerintah China Mengejek Trump di Twitter

Underwater Sea Glider ini memang bisa menyimpan data batimetri. Dia akan naik ke permukaan laut untuk mengirim data ke satelit yang diteruskan ke pusat kendali. Setelah itu, data di alat akan kosong.

Untuk alat yang ditemukan ini, Yudo belum memastikan apakah masih ada data yang tersimpan atau tidak. Sebab, alat ini belum dibuka lebih dalam.

“Jadi gini, kita akan cek dulu apa sudah dikirim ke satelit tadi, karena kalau sudah dikirim ini kosong. Nah ini belum kita bongkar karena saya ingin segera sampaikan data ke media, nanti kita bawa ke Pushidrosal, nanti bersama dengan kementerian lembaga terkait mungkin BPPT atau kemristek akan kita cek data-datanya,” tutup Yudo.

Baca Juga  Soal UU Coast Guard, Legislator PPP: Indonesia Terlalu Lembek Pada China

“Kesimpulannya alat ini dipakai untuk riset, namun tentunya bagaimana negara yang menerima alat tersebut menggunakan untuk apa. Alat ini tidak bisa mendeteksi kapal, jadi bukan kegiatan mata-mata,” ucap Yudo.

Baca Juga: Polisi Penuhi Panggilan Komnas HAM Terkait Tewasnya 6 Pengikut HRS

Sumber: kumparan.com

Tinggalkan Balasan