IDTODAY NEWS – Meski dalam kondisi pandemi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan serapan anggaran pada tahun 2020 mencapai 97,65 persen atau setara dengan Rp 260,13 miliar.

Realisasi anggaran tersebut dari pagu kementerian sebesar Rp 266,39 miliar.

Persentase tersebut lebih tinggi dari beberapa tahun terakhir. Tahun 2018, realisasi anggaran mencapai 92 persen. Saat itu, Kementerian BUMN dipegang Rini Soemarno. Erick Thohir baru masuk menjadi menteri di penghujung tahun, Oktober 2019. Sepanjang 2019, realisasi anggaran naik 97,2 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha, memberikan apresiasinya dengan serapan anggaran yang tinggi di Kementerian BUMN dan kinerja Erick Thohir dianggap bagus sebab sesuai dengan perencanaan.

“Bagus, kemarin kan sudah rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan beberapa BUMN, mereka menyampaikan serapan anggaran rata-rata diatas 80 hingga 90 persen, artinya baik karena sesuai dengan perencanaan,” ujar Toha dalam keterangannya, Kamis (28/1).

Legislator PKB itu menambahkan, kinerja Erick dalam usaha membenahi dan menata BUMN sudah on the track. Menurut Toha, penataan BUMN oleh Erick agar tidak tumpang tindih antar bisnis perusahaan plat merah.

“Itu mulai lagi merestrukturisasi, menata, mengevaluasi, menggabungkan, holding itu kan banyak misalnya BRI, pegadaian sama PNM kemudian holding asuransi juga, menata kembali, mespesifikasi lagi, jadi tidak awut-awutan lah tertata,” ungkapnya.

Baca Juga  Masyumi Lahir Kembali, Ali Rif'an: Pemilu 2024 Momentum Bagi Partai Baru

Toha berharap, rencana dan tindakan yang sudah dilakukan Erick dapat membuahkan hasil ke depan, menciptakan BUMN yang profesional dan efisien agar bisa menghasilkan deviden bagi negara.

“Rencana dan tindakan itu kita harapkan membuahkan hasil yang diinginkan artinya efisiensi sama profesional itu penting di BUMN, Efisiensi itu penting dan profesional itu penting yang membuat mereka untung yang membuat mereka bisa mendukung negara ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Erick Thohir menjelaskan penyerapan anggaran ini meliputi belanja pegawai yang terserap 99,42 persen, belajar modal yang terserap sebesar 99,57 persen, dan belanja barang terserap 94,92 persen.

Baca Juga  Komnas HAM: Pelibatan TNI Atasi Terorisme Harus Bersifat Ad Hoc, Tidak Permanen

Erick menyampaikan, untuk pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2021 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Kementerian BUMN, ucap Erick, mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 244 miliar mengingat permintaan Kementerian Keuangan agar Kementerian BUMN menurunkan pagu anggaran untuk tahun ini.

“Sepertinya di kisaran angka Rp 228 miliar, turun cukup banyak hampir Rp 40 miliar,” ucap Eric.

Baca Juga: KNPI Yakin Bareskrim Profesional Tangani Kasus Dugaan SARA Abu Janda

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan