Luhut Disarankan Ajak Jokowi Mundur, Mujahid 212: Contoh Sikap Ksatria Pak Harto
Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan dan Presiden Joko Widodo/Net

Luhut Disarankan Ajak Jokowi Mundur, Mujahid 212: Contoh Sikap Ksatria Pak Harto

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo beserta menteri kabinetnya seharusnya mengikuti jiwa ksatria yang dilakukan Presiden Soeharto yang mundur secara ksatria, jika sudah tidak sanggup menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Begitu yang disarankan pengamat politik dan hukum Mujahid 212, Damai Hari Lubis. Menurut Damai, rezim Jokowi sudah tidak mampu menangani pandemi Covid-19.

“Makna subtansi atau hakikat dari statemen LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) selaku penanggung jawab dengan jabatan Koordinator PPKM Darurat ajak masyarakat kompak mengatasi Covid-19 karena ‘kami sudah lelah’. Secara psikologis bila pimpinan pelaksana penanggulangan seorang yang dipercaya dan telah ditunjuk langsung presiden sudah menyerah, sampai-sampai memohon agar masyarakat kompak, ini sudah wujud asli putus asa namanya,” papar Damai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/7).

Baca Juga  Said Didu Ingatkan Pemerintah, Menghidupkan Ekonomi Rakyat Bukan Dengan Bansos

Padahal, menurut Damai, kenyataannya masyarakat sudah kompak dan bersinergi dalam menangani pandemi Covid-19. Justru pemerintah yang dianggap tidak kompak, menjadi salah satu faktor pandemi Covid-19 tak kunjung mereda.

“Maka wajar Luhut menyerah, dan konotasi pernyataan ‘menyerah’ ini merupakan riil sebagai signal atau bip bahaya bagi kesehatan dan nyawa anak bangsa dalam waktu dekat. Maaf (mungkin banyak yang sependapat), bahwa asumsi dari banyak mata masyarakat bangsa ini, LBP sang Jenderal tentu diyakini lebih pandai dan pengalaman, serta lebih terbuka dari sisi apapun dalam bernegara dibanding Presiden Jokowi,” kata Damai.

Baca Juga  Banyak Warga Tak Manut Arahan Jokowi Soal Covid-19, Megawati Heran: Kok sulit sekali

Sehingga, lanjut Damai, Luhut sebaiknya bersikap elegan untuk menyarankan bahkan mengajak Presiden Jokowi mundur. Untuk meletakkan jabatan Presiden RI di hadapan MPR sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku.

“Dan secara hukum mundur dari jabatan presiden ini adalah tindakan yang konstitusional. Selanjutnya, karena LBP sebagai orang yang bertanggung jawab, selaku koordinator PPKM Darurat sudah menyerah, maka akan berdampak risiko munculkan kegaduhan pada rakyat bangsa ini, selain oleh sebab semakin banyak bergelimpangan nyawa anak bangsa karena terinveksi Covid-19,” jelas Damai.

Baca Juga  Ada Kata-kata 'Sikat Habis', Natalius Pigai Ingatkan Luhut: Saya Tahu Apa Niatnya di Papua

Dengan demikian, atas dasar Pancasila serta falsafah negara yang berlandaskan UUD 1945, masih kata Damai, Luhut memiliki pertanggungjawaban moral dari Luhut yang akan menjadi sejarah dan hukum jika rezim Jokowi memaksakan kepemimpinan yang nyata sudah gagal mengatasi pandemi Covid-19.

“Ketidakmampuan atau menyerah ini bukan sebuah manifestasi kesalahan pribadi atau individual LBP. Tapi merupakan kesalahan secara kolektif kolegial, maka Presiden Jokowi dan para pembantu kabinetnya mesti tahu diri dan berlaku gentle dan kooperatif. Contoh idealnya adalah ksatriaan Pak Harto saat awal reformasi mundur secara terhormat dan mulia, hal ini perlu digugu (dipatuhi) dan ditiru,” demikian Damai Hari Lubis.

Baca Juga  Politikus Golkar: Mulut Jokowi tak Bisa Dipercaya

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Balasan