Pengakuan Luhut Jadi Pencetus Omnibus Law
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan./Fajar.co.id

Luhut Tegur Keras Eks Pejabat yang Tolak UU Ciptaker: Anda Berdosa!

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai sangat berdosa mantan pejabat tinggi negara yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) hingga memancing aksi demonstrasi. Luhut menyarankan mereka membaca isinya terlebih dahulu sebelum berkomentar.

Luhut menegaskan bahwa ancaman pandemi COVID-19 ini adalah nyawa. Sementara demonstrasi yang terjadi rawan menyebabkan penularan virus Corona.

Baca Juga  Pakar Hukum: UU Cipta Kerja Justru Sengsarakan Para Mafia, Bukan Rakyat

“Pemimpin-pemimpin itu yang merasa dirinya pemimpin, mantan pejabat tinggi, baca dengan baik-baik. Anda berdosa melakukan ini semua!” kata dia dalam wawancara di Metro TV, Kamis (15/10/2020).

“Tadi laporan Polda sudah jelas berapa banyak yang kena COVID akibat demonstrasi, mau ditambahin lagi? Anda tahu nggak berapa orang yang mati akibat gara-gara (virus Corona) itu? Padahal belum baca omnibus law, baca dulu deh,” sebutnya.

Baca Juga  Firli Bahuri: KPK Telah Selamatkan Ratusan Triliun Dan Terus Perangi Korupsi Dengan Tiga Pilar Strategi

Dirinya meminta mantan pejabat tinggi negara tersebut menahan birahi politiknya agar tak mempertaruhkan nyawa orang lain.

Mantan Menkopolhukam itu menyayangkan bila akibat birahi politik pihak-pihak tertentu menyebabkan nyawa manusia menjadi korbannya, dalam hal ini akibat ancaman tertular virus Corona.

“Kalau nyawa yang meninggal, keluarga yang mati akibat birahi politik kita, akibat kebodohan kita para petinggi-petinggi ini, kan sedih,” tambahnya.

Baca Juga  Luhut "The King of Angin Sorga", Ubedilah Badrun Ungkap Tiga Janji yang Paling Menyakiti Hati Rakyat

Luhut pun menegaskan UU Ciptaker tak dibahas buru-buru. Penjelasannya di halaman selanjutnya.

Dirinya menjelaskan UU Ciptaker sudah dibahas sejak dia menjabat sebagai Menkopolhukam.

Luhut tercatat menjabat sebagai Menkopolhukam pada Agustus 2015 hingga Juli 2016. Artinya omnibus law sudah dibahas sejak awal periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jangan dibilang buru-buru. Saya mau mundur sedikit ya, saat saya Menkopolhukam, Presiden sudah memerintahkan untuk melihat kenapa (aturan) begitu semrawut? akhirnya kita cari bentuknya, ya ketemu lah apa yang disebut omnibus ini,” kata dia dalam wawancara di Metro TV, Kamis (15/10/2020).

Baca Juga  Refly Bayangkan Skenario Jahat Pemilu 2024: 7 Partai Bermufakat Singkirkan Demokrat dan PKS

Dia menjelaskan kala itu sudah mengajak pakar-pakar hukum untuk membahas omnibus law. Banyak pihak diajak berdiskusi mengenai aturan tersebut. Jadi, Luhut pun menepis jika pemerintah sembunyi-sembunyi dalam menggodok UU Ciptaker.

“Jadi tidak ada yang tersembunyi, semua terbuka,” sebutnya.

Luhut memahami bahwa tidak semua orang harus sepakat terhadap omnibus law lantaran Indonesia adalah negara demokrasi. Tapi pemerintah berupaya memperbaiki kekurangan yang ada.

Baca Juga  Tak Main-Main, Jokowi Beri Perintah Tegas ke Idham Azis, 34 Gubernur Dilarang Tolak UU Cipta Kerja

“Apakah ini sempurna? ya pasti nggak lah, pasti ada kurang sana-sini. Tapi masih ada 3 layer lagi. Presiden sampaikan ada (peraturan turunan dari UU Ciptaker), perpresnya, ada PP-nya, ada nanti peraturan menterinya kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana-sini,” tambah dia.

Sumber: detik.com

Tinggalkan Balasan