Mahfud MD Singgung Langkah Represif Pemerintah: Demokrasi Terlalu Longgar, Integrasi Terganggu
IDTODAY NEWS – Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, antara demokrasi dan integrasi harus berjalan seimbang.
Hal itu penting untuk keberlangsungan sebuah negara yang sekaligus menjadi tugas bagi seluruh elemen bangsa.
Pernyataan itu ditulis Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (8/1/2021) sebagaimana dikutip PojokSatu.id.
“Inilah dilemma: Jika demokrasi terlalu longgar maka integrasi terganggu,” tulisnya.
“Jika integrasi terlalu ditonjolkan maka demokrasi yang terpasung,” sambung Mahfud MD.
Karena itu, Mahfud MD menekankan bahwa antara demokrasi dan integrasi sama-sama penting dalm kelangsungan negara.
“Tugas kita menjaga keseimbangan agar keduanya subur,” tandasnya.
Dalam cuitan itu, Mahfud MD menyertakan tautan pemberitaan berbahasa Inggris berjudul ‘Between building democracy and maintaining integration’.
Artikel itu berisi tulisan Mahfud MD yang diunggah The Jakarta Post.
Itu disampaikan saat Mahfud MD menjadi keynote speaker pada seminar virtual “Menghadapi Tantangan Saat Ini dari Demokrasi, Perdamaian, dan Keamanan” yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Asosiasi Riset Perdamaian Asia Pasifik pada 7 Januari.
Disebutkan, pasca Reformasi 98, kran demokrasi dibuka lebar-lebar.
Namun seiring berjalannya waktu, demokratisasi ini mulai menimbulkan permasalahan karena dinilai telah membuka tafsir dan praktik kebebasan yang berlebihan.
“Termasuk kebebasan untuk menipu dan menipu, disertai dengan berbagai transaksi politik di tingkat elit, sehingga menumbuhkan benih oligarki,” kata Mahfud dalam artikel tersebut.
Sedangkan di tingkat komunitas, gerakan-gerakan yang tidak mudah dikendalikan telah tumbuh sehingga integrasi teritorial dan integrasi ideologis mulai mengalami gangguan, polarisasi dan kontradiksi dalam prosesnya yang dipengaruhi oleh munculnya ikatan primordial.
“Keadaan ini diperparah dengan munculnya berbagai hoax melalui teknologi digital yang memunculkan apa yang sering disebut sebagai kesewenang-wenangan digital,” sambungnya.
Oleh karena itu publik menuntut kehadiran negara dengan menindak tegas distorsi demokrasi yang mulai mengancam integrasi dan mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan hidup kita.
Pemerintah berupaya mengambil langkah terukur untuk menjaga keseimbangan antara hak atas demokrasi dan kewajiban memelihara integrasi.
Perdebatan tersebut tentu saja akan berlanjut melalui proses politik yang cukup kuat yang saling tarik-menarik.
“Yaitu seruan kebebasan sebagai semangat demokratisasi di satu sisi dan seruan tindakan tegas serta bukti kehadiran negara dalam menjaga integrasi negara di sisi lain,” terangya.
Secara praktis, menyadari proses ini sering diwarnai dengan hoax dan distorsi pada platform digital.
“Bahkan terkadang sulit bagi kita untuk menemukan batasan dan pilihan antara tindakan membangun demokrasi dan menjaga integrasi,” kata Mahfud.
“Ketika integrasi diberlakukan terlalu ketat, pemerintah dituduh otoriter, tetapi ketika terlalu memerdekakan dalam proses demokrasinya, negara dianggap membiarkan demokrasi itu sendiri terancam,” lanjut Mahfud.
Baca Juga: Kesehatan Habib Rizieq Shihab Drop, Aziz Yanuar: Terimakasih Polda Metro Jaya
Sumber: pojoksatu.id
