Mahfud MD: Tak Ada Diskriminasi Umat Islam di Indonesia
Mahfud MD bersama gubernur NTB Zulkieflimansayah di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB(Humas Pemprov NTB)(Foto: kompas.com)

Mahfud MD: Tak Ada Diskriminasi Umat Islam di Indonesia

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, tak ada diskriminasi umat Islam di Indonesia.

Hal ini salah satunya dibuktikan dengan banyaknya muslim yang menjabat sebagai pimpinan pemerintahan.

“Siapa yang bilang umat Islam kok didiskriminasi? Enggak ada (diskriminasi),” kata Mahfud saat menghadiri sarasehan yang digelar Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep, Jawa Timur, disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (4/10/2020).

Baca Juga  Konfederasi Persatuan Buruh Kritik Klaim Menaker soal Pekerja Kontrak

Mahfud mencontohkan dirinya sendiri sebagai santri yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam.

Ia lalu mencontohkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga seorang santriwati.

Para pejabat tinggi negara lainnya juga disebut Mahfud sebagai seorang muslim taat, seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Presiden Joko Widodo.

Oleh karena itu, Mahfud menyebut, tak ada yang menyudutkan Islam di Indonesia dan tak ada pula kebijakan anti-Islam di Tanah Air.

Baca Juga  Profil dan Kekayaan Calon Kapolri Listyo Sigit yang Jalani Fit and Proper Test

“Jadi enggak ada di sini kebijakan anti-Islam, enggak ada. Tinggal saudara dan kita berjuang agar umat Islam itu mendapat porsi kemajuan yang proporsional,” ujar dia.

Mahfud mengatakan, pada era awal kemerdekaan umat Islam memang mengalami kemunduran. Menurut kabar yang beredar, kala itu, lulusan madrasah tak boleh jadi polisi, tentara, atau dokter.

Namun, hal itu berubah sejak adanya aturan yang menyebutkan bahwa lulusan madrasah harus disamakan dengan lulusan sekolah umum.

Baca Juga  Zulhas Ungkap Ada Kesan Jokowi Jauh dari Kelompok Islam, PAN Siap Jadi Penghubung

Oleh karena itu, sejak tahun 70-an, banyak santri yang menjadi dokter, sarjana hukum, hingga insinyur. Pada era tersebut pula, santri mulai duduk di pemerintahan.

Memasuki tahun 90-an, santri mulai mengusai pemerintahan dengan menjabat sebagai pejabat eselon 1.

Saat itulah, di setiap kantor pemerintah ada masjid, pengajian, hingga majelis taklim. “Lah dari mana diskriminasinya? Nggak ada,” ujar Mahfud.

Baca Juga  Erick Thohir Jadi Ketua MES, Tengku Zul: Orang yang Bisnis Pakai Riba Kok Dianggap Dukung Ekonomi Syariah?

“Umat Islam boleh maju, tetapi yang dikembangkan di dalam konsep kehidupan bernegara bagi umat Islam Indonesia adalah bukan Islam radikal,” kata dia.

Sumber: kompas.com

Tinggalkan Balasan