Markaz Syariah Mau Dialog dengan PTPN, BPN: Tak Bisa dalam Posisi Setara

Markaz Syariah Mau Dialog dengan PTPN, BPN: Tak Bisa dalam Posisi Setara
Teuku Taufiqulhadi (Foto: Ari Saputra/detikcom)

IDTODAY NEWS – Tim advokasi Markaz Syariah ingin berdialog dengan PTPN VIII terkait sengketa lahan. Juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, menyebut dialog itu sah saja, tapi tidak akan bisa dalam posisi yang setara.

“Jadi, kalau misalnya ingin bertemu, ya, mendiskusikan langkah berikutnya boleh. Tapi kalau dialog dengan posisi setara tidak bisa, karena PTPN tidak mau, itu kan tanah dia, dia harus mempertahankan tanah sejengkal pun,” kata Taufiqulhadi, Senin (28/12/2020).

Bacaan Lainnya

“Kenapa? karena PTPN itu dia adalah salah satu BUMN, dan tanah BUMN itu adalah tanah yang telah tercatat di perbendaharaan negara, dan di bawah supervisi kendali dari Menteri BUMN,” sebut Taufiq.

Mantan anggota Komisi III DPR itu berbicara soal kompensasi terkait lahan Markaz Syariah. Menurut Taufiqulhadi, PTPN tak seharusnya dituntut memberikan kompensasi karena berstatus pemilik lahan.

“Bagaimana kemudian meminta kompensasi? Kompensasi apa? Karena itu adalah yang rugi adalah PTPN tanahnya hilang, kenapa kita minta rugi lagi kepada PTPN? Tanah dia yang hilang diserobot oleh petani itu, kemudian minta lagi kompensasi. Itu kan tidak relevan sama sekali,” sebut Taufiqulhadi.

Baca Juga  Cerita Moeldoko Dipilih Jadi Panglima TNI oleh SBY, Kini Disebut Mau 'Kudeta' AHY

Taufiqulhadi meminta pihak Habib Rizieq menerima permintaan PTPN yang meminta lahan Markaz Syariah dikembalikan. “Yang harus diingat adalah PTPN itu pasti akan menegakkan otoritasnya, di atas tanahnya, karena itu tanahnya. Apa pun dia akan tempuh,” katanya.

Untuk diketahui, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melayangkan somasi kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) perihal lahan Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor. PTPN VIII pun menegaskan Markaz Syariah pimpinan HRS berdiri di area milik mereka.

Tim advokasi Pondok Pesantren Markaz Syariah, milik Habib Rizieq Shihab (HRS) menjawab somasi PTPN VIII terkait lahan Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim advokasi akan menemui PTPN VIII dan meminta dialog bareng menyelesaikan polemik tersebut.

“Iya, iya, iya, hari Senin (28/12/2020) rencana kita ke PTPN VIII untuk menyerahkan surat jawaban somasi tersebut,” kata Tim Advokasi Markaz Syariah, Ichwan Tuankotta, saat dihubungi, Minggu (27/12).

Ichwan tidak menjelaskan pada pukul berapa kuasa hukum HRS akan datang ke kantor PTPN VIII. Dia hanya mengatakan kuasa hukum Habib Rizieq juga akan meminta musyawarah dengan PTPN VIII untuk menyelesaikan polemik lahan Markaz Syariah.

“Iya dan kita juga minta musyawarah, minta dialog dengan PTPN duduk bersama menyelesaikan masalah ini,” ujar Ichwan.

Baca Juga  FPI Bongkar Rahasia Pertemuan dengan Pangdam Jaya 18 November

Baca Juga: Kisruh Lahan PTPN di Megamendung, Hasanuddin: ke Siapapun Negara Harus Adil

Sumber: detik.com

Pos terkait