Massa Desak Jokowi Bentuk TGPF, Fadli Zon: Pertimbangkan Aspirasi Rakyat!

Fadli Zon umumkan menjaminkan diri untuk penangguhan penahanan HRS. – (Foto: YouTube/FadliZonOfficial)

IDTODAY NEWS – Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mendesak Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Fadli Zon meminta agar Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencarian Fakta (TGPF) terkait kasus penembakan enam laskar FPI.

Hal itu dia sampaikan melalui akun Twitter @Fadlizon, Sabtu (19/12/2020) dini hari. Dia menanggapi sebuah artikel tentang massa yang mendesak Jokowi untuk segera membentuk tim independen pencari fakta kasus FPI.

Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk kasus penembakan enam laskar FPI.

“Pak Jokowi, mohon dipertimbangkan aspirasi masyarakat untuk dibentuknya TGPF kasus penembakan 6 anggota FPI,” cuitnya, dikutip Suara.com.

Fadli Zon menyebut pembentukan TGPF menjadi jalan tengah agar masyarakat dapat percaya bahwa keadilan masih ada.

“TGPF independen adalah jalan tengah agar masyarakat masih percaya bahwa jalan keadilan itu masih ada,” tukasnya.

Perlu diketahui, massa melakukan aksi 1812 pada (18/12/2020). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut penuntasan kasus penembakan enam laskar FPI.

Baca Juga  Gus Nur Ditangkap, Fadli Zon: Mirip Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang

Selain itu, dalam aksi tersebut massa meminta pembebasan Habib Rizieq Shihab yang tengah ditahan Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Fadli Zon juga telah mendesak Jokowi untuk membentuk TGPF.

“Saya menyarankan kepada Bapak Presiden agar segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang terdiri dari berbagai kalangan elemen bangsa,” ujar Fadli Zon dalam kanal Youtube Fadli Zon Official.

Dia mengatakan anggota TGPF berasal dari komnas HAM, aktivis HAM, perwakilan ulama seperti Majelis Ulama Indonesia atau ormas-ormas islam lain.

Baca Juga  Rizal Ramli: Mbok Kreatif Dikit Kek, Jokowi akan Kepleset Bersama Menkeu

Sebab, menurut Fadli, kasus ini perlu diusut tuntas agar masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap hukum di Indonesia.

“Publik di-trushed ketidakpercayaan pada hukum. Karena hukum seperti yang sudah klise dan berulang-ulang kita katakan selalu tajam kepada yang dianggap sebagai lawan-lawan politik dan tidak pernah hukum itu berjalan atau tumpul kepada mereka yang dianggap sebagai pro pemerintah,” tuturnya.

Sumber: suara.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan