Menag Akan Lindungi Syiah & Ahmadiyah, Pengamat: Keliru Kalau Maksudnya Batalkan Fatwa MUI

IDTODAY NEWS – Baru dilantik sebagai Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas melontarkan pernyataan akan melindungi aliran Ahmadiyah dan Syiah. Hal ini pun dianggap kontroversial.

Menurut analisis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, jika pernyataan Gus Yaqut adalah untuk melindungi hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara.

“Pernyataan bahwa Menag Yaqut akan melindungi minoritas Syiah dan Ahmadiyah. Jika maksud melindungi dimaknai sebagai perlindungan atas hak-hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi siapapun warga negara Indonesia,” ujar Ubedilah, Jumat (25/12).

Namun, jika yang dimaksud adalah membatalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang aliran sesat, maka pernyataan Gus Yaqut adalah keliru.

“Menaq Yaqut seperti menabuh genderang dengan Majelis Ulama Indonesia. Menag Yaqut tampak tidak bisa membedakan, melihat posisi individu sebagai warga negara dengan segala haknya,” katanya.

“Dan posisi otoritas ulama dalam memutuskan perkara Islam dan aliran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok Islam,” jelas Ubedilah.

Pernyataan Gus Yaqut itu, kata Ubedilah, berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat.

“Terlalu cepat tampak konfrontasinya. Ini akan menimbulkan persoalan baru dalam hubungan umat Islam dengan pemerintah,” jelasnya.

“Semestinya hari-hari seperti ini Menag Yaqut menampilkan keteduhan kepemimpinan untuk merangkul semua golongan, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Bukan menabuh genderang konfrontasi,” pungkas Ubedilah.

Sementara itu, Waketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengingatkan Yaqut untuk berhati-hati.

“Nanti lihat saja bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini masalah sangat sensitif,” kata Waketum MUI Anwar Abbas kepada wartawan, Jumat (25/12/2020).

Anwar lebih menitikberatkan soal Syiah. Dia menjelaskan perbedaan Syiah dengan kelompok Sunni.

Menurut Anwar, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner. Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia.

“Apa beda Sunni dengan Syi’i (Syiah)? Kalau Syi’i itu lebih apa, lebih keras, lebih revolusioner, pasnya mereka lebih revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni, ndak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu. Syiah nggak moderat, keras, revolusioner,” papar Anwar.

“Saya menyimpulkan ya, kalau pemerintah memberi angin kepada Syiah, ya berarti pemerintahan hari ini aman. Tapi kalau lima periode berikutnya, repot itu menghadapi percekcokan Sunni-Syi’i di negeri ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Anwar mengingatkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang baik bukan untuk hari ini saja, tetapi juga baik untuk masa depan. Karena itu, dia meminta Menag Yaqut berhati-hati.

“Pertanyaan saya, apakah kebijakan yang kita buat hari ini hanya untuk hari ini atau jauh ke depan? Harus jauh ke depan. Oleh karena itu, bagi saya ya, hati-hati menyelesaikan permasalahan ini,” ucap Anwar.

Anwar meminta kepada kelompok Sunni maupun Syiah agar menempatkan posisi sesuai dengan porsinya.

Sebab, sebut dia, jika masing-masing kelompok tersebut tidak menempatkan diri sesuai porsinya, akan terjadi gesekan.

“Kalau saya ditanya, ya saya itu pendirian saya. Di negara yang mayoritas Syiah jangan terlalu agresif menyebarkan pahamnya, ya terimalah nasib itu aja, gitu saja kira-kira ya. Sementara yang mayoritas Sunni, Syiah jangan menyebarkan pahamnya, karena pasti akan terjadi gesekan yang bersifat teologis,” sebut Anwar.

“Oleh karena itu ya, saya terus terang, hati-hati, Menteri Agama ini anak muda, masih darahnya masih panas, begitulah ya bahasanya begitu ya, darahnya masih tinggi ya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Ia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut dilansir dari Antara, Jumat (25/12).

Yaqut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

“Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi,” katanya.

Baca Juga: Mensos Tri Rismaharini Miliki Harta Rp8,2 Miliar, Naik Drastis Dibanding 2017

Sumber: pojoksatu.id