Menko Airlangga Beberkan Enam Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021
IDTODAY NEWS – Ada beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam strategi akselerasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021.
Dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, strategi pertama yakni melalui vaksinasi Covid-19 yang saat ini sudah mulai berjalan. Kedua yakni melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Langkah ketiga, kata Airlangga, melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu merevisi UU terkait investasi dan menghapus diskriminasi terhadap arus investasi langsung (FDI) dalam UU Sektoral yang diharapkan mendorong investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan.
Keempat keberpihakan kebijakan ekonomi pada sektor UMKM seperti subsidi bunga KUR berupa peningkatan plafon KUR dan perpanjangan tambahan subsidi bunga 3% selama 6 bulan. Langkah kelima, penyusunan DPI (Daftar Prioritas Investasi) atau positive list.
“Keenam, sovereign wealth fund atau lembaga pengelola investasi, dan strategi pengungkit pertumbuhan lainnya. Kita melihat ekonomi global terkontraksi sebesar 3,5% hingga 4,4% dan Indonesia diperkirakan year to date di tahun 2020 ini antara -2,2% sampai -0,9%,” kata Airlangga dalam webinar Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) bertema ‘Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan, dan Strategi Kebijakan’, Rabu (27/1).
Airlangga meyakini vaksin Covid-19 menjadi game changer. Selain itu, lembaga internasional seperti IMF pun telah memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia akan lebih baik di 2021 dan 2022.
Pada tahun 2021 ini, pemerintah menargetkan penerimaan negara mencapai Rp 1.743,6 triliun. Meski menurun 1,8% dari target awal, namun masih lebih tinggi dari realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 yang sebesar Rp 1.633,6 triliun.
Dalam webinar yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berujar bahwa dengan target sebesar itu, pemerintah harus bekerja lebih keras dari sebelumnya.
“Untuk tahun 2021, penerimaan negara akan ditargetkan Rp 1.743,6 triliun. Ini adalah suatu tingkat penerimaan negara yang cukup optimistis karena memang Covid-19 akan menjadi suatu faktor yang harus kita perhitungkan,” jelas Sri Mulyani.
Selain Airlangga dan Sri Mulyani, turut hadir dalam diskusi daring tersebut di antaranya Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso; Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Franky O Widjaja; dan Ketua MWA UI, Saleh Husin.
Baca Juga: Tolak Revisi UU Pilkada, PDIP: Gelar Dulu Pilkada Serentak 2024, Baru Dievaluasi
Sumber: rmol.id
