Menko Airlangga: Silahkan Masyarakat Sampaikan Masukan Penyusunan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja

Menko Airlangga: Silahkan Masyarakat Sampaikan Masukan Penyusunan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/RMOL

IDTODAY NEWS – Omnibus law Undang Undang Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan menjadi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan ketentuan penutup di pasal 185, peraturan pelaksana dari undang-undang ini wajib ditetapkan paling lama tiga bulan sejak diundangkan.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Panas! Tawarkan Amien Rais 2 Opsi, Jubir PA 212: Hanya Komunis yang Relakan Nyawa demi Kepentingan Politik

Menko Bidang perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah saat ini sedang membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan usulan dalam penyiapan dan perumusan seluruh peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Sejumlah draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan draf rancangan peraturan presiden (R-Perpres) disiapkan.

Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan empat R-Perpres.  

Baca Juga  Demo di Tengah Pandemi, Buruh: Kalau Kena Covid Hari Ini karena UU Ciptaker

Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari draf RPP/ R-Perpres, bersama lebih dari 30 K/L lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksana tersebut.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat dan seluruh stakeholder, supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta Kerja,” ujar Airlangga Hartarto, dalam keterangannya, Senin (17/11).

Baca Juga  DPR Sarankan Buruh MK-kan UU Ciptaker, IPW: Pola Pikir yang Arogan, Keblinger dan Tak Peduli Wong Cilik

Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut, kata Airlangga, Kemenko Perekonomian telah menyediakan wadah melalui portal resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat secara online di alamat https://uu-ciptakerja.go.id.

Portal ini sudah dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh stakeholder yang akan memberikan masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan R-Perpres sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Baca Juga  Massa Ancam Duduki Istana Jika Omnibus Law tak Dibatalkan

Saat ini, masih kata Airlangga, sudah ada sembilan draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat melalui portal resmi UU Cipta Kerja.  

“Melalui penyediaan portal resmi UU Cipta Kerja ini, pemerintah secara resmi mengundang seluruh lapisan masyarakat, publik, dan stakeholder terkait untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan pelaksanaan UU Cipta Kerja, agar dalam penyusunan RPP dan R-Perpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” jelasnya.

Baca Juga  Tangan Dokter Gemetar Saat Vaksin, Rocky Gerung: Dia Khawatir jika Jokowi Kena Alergi

Sambung Ketua Umum Partai Golkar ini, seluruh kementerian/lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan sosialisasi, publikasi, dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf 40 RPP dan empat R-Perpres.

“Sosialisasi baik yang akan dilakukan di Jakarta maupun di daerah, agar penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja ini dapat menampung masukan semua pihak terkait secara lebih komprehensif,” katanya.  

Baca Juga  Pernyataan Keras Kader Demokrat untuk Dewi Tanjung, Siap-siap Yah…

Lanjutnya, melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan akan mampu mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang saat ini tengah dilakukan pemerintah dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 ini.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja juga ditujukan menyiapkan perekonomian Indonesia agar mampu segera bangkit dan dalam jangka menengah panjang meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.

“Setidaknya ada tiga manfaat utama dari adanya UU Cipta Kerja. Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja. Kedua, memudahkan pembukaan usaha baru. Ketiga, mendukung pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Baca Juga  Pengusaha Heran Mahasiswa Demo: Mereka Kan Butuh Kerja!

Sumber: rmol.id

Pos terkait