Menko Mahfud: Siapa Bilang Pemerintah Diskreditkan Orang Islam?

Mahfud
Foto: Mahfud Md (Dok. Kemenko Polhukam)

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD buka suara soal adanya anggapan yang menyatakan Pemerintah saat ini selalu mendiskreditkan Islam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi membantah hal tersebut karena banyak kebijakan pemerintah yang justru mengakomodir kepentingan umat Islam.

Bacaan Lainnya

“Siapa bilang Pemerintah mendiskreditkan orang Islam, Presiden orang Islam, pesantren disediakan dan dibuatkan undang-undangnya, mau naik haji dilayani,” kata dia, di Padang, dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Andalas secara daring seperti melansir cnnindonesia.com, Jumat 18 September 2020.

Menurutnya omong kosong kalau ada yang mengatakan saat ini di Indonesia terjadi Islamofobia.

Ia menjelaskan Islamofobia itu dulu terjadi di zaman Belanda, karena orang Islam itu ditakuti dan disingkirkan dari pergaulan hidup bernegara.

“Coba orang Islam di zaman Belanda jadi pejabat tidak boleh, sekolah tak boleh, tapi setelah Indonesia merdeka orang Islam sudah bisa jadi tentara,” lanjutnya.

Mahfud mengatakan setelah merdeka dibuat kebijakan orang Islam mengikuti pendidikan, sehingga sekarang sudah bisa jadi kapolri, hingga panglima TNI.

Baca Juga  Mahfud MD: Demokrasi Kita Cuma Terjadi di Awal Reformasi, Setelah Itu Bergeser Jadi Oligarki

“Oleh sebab itu kalau ada aparat menangkap orang yang melakukan pengeboman, bukan Islamnya yang dipersoalkan tapi terorisnya dan itu siapa saja karena yang dilakukan melanggar ajaran agama dan hukum negara,” ujar dia.

Oleh sebab itu, ia mengajak umat Islam berperan bagi negara ini, maka ikuti prosedur kenegaraan yang ada dan menerima perbedaan.

“Jangan saling mendiskriminasi karena yang paling utama adalah prestasi sesuai dengan porsi dan keahlian masing-masing, untuk bersama-sama membangun negara ini agar lebih maju,” ujarnya pula.

Pemerintah, katanya, melindungi setiap pemeluk agama, dan silakan jalani ibadah masing-masing dan itulah negara kesatuan berdasarkan Pancasila.

Hanya saja, Menko Polhukam meminta semua komponen menggunakan jalur demokrasi dengan Pancasila sebagai ideologi.

“Ikuti aturan main demokrasi, apakah demokrasi itu baik. Tidak, demokrasi jelek, tapi lebih jelek lagi yang bukan demokrasi,” katanya pula.

Sebelumnya, sejumlah pihak menuding pemerintah bersikap diskriminatif terhadap umat Islam, mengkriminalisasi ulama, islamofobia, serta berpihak pada kepentingan asing.

Menurut Mahfud, tudingan itu lebih bersifat politis. “Kalau ada yang bilang, itu pihak yang kalah saja. Karena yang diserang mereka juga memperjuangkan Islam,” kata dia, Selasa (18/8).

Sumber: law-justice.co

Pos terkait