“Pada masa pemerintahan sebelumnya juga terjadi, paling tidak dengan menteri yang berasal dari Golkar, Sekjen Gokar yang jadi menteri kemudian juga dijadikan tersangka dan dihukum. Ada ketidakjelasan, ketidakseriusan pemerintahan Jokowi untuk melakukan pemberantasan korupsi,” sesalnya.

Apalagi, lanjut pakar hukum tata negara ini, pernyataan terakhir Presiden Jokowi tentang Menteri Edhy Prabowo yang kini menyandang status tersangka kasus suap perizinan benih lobster semakin menunjukkan tidak ada spirit untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Baca Juga  Jalan Terjal Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar Menuju Pilpres 2024

“Pesiden Jokowi mengapresiasi proses hukum penangakapan Menteri KKP dan sebagainya dan mendukung, itu tidak menunjukan sebuah giroh yang luar biasa,” tuturnya.

“Mestinya presiden Jokowi mengatakan ‘saya akan pimpin langsung pemberantasan korupsi’ dan saya akan pastikan misalnya dalam era terakhir masa jabatan saya, saya pastikan Indonesia naik derajatnya sebagai negara yang tidak korup,” pungkasnya.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Tolong Pisahkan, Yang Dilakukan Pangdam Jaya Tidak Mewakili TNI Seluruhnya

Baca Juga  Percobaan Penangkapan Ketua KAMI Ahmad Yani

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan