Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD/RMOL

Menurut Mahfud MD Sebelum Putuskan Pilkada Dilanjut, Presiden Jokowi Dengarkan Banyak Masukan

IDTODAY NEWS – Meski pandemi virus Corona atau Covid-19 masih melanda Indonesia, Presiden Joko Widodo memutuskan Pilkada 2020 tetap jalan terus.

Walau begitu, Presiden Jokowi disebut tetap mendengarkan masukan dari PBNU dan Muhammadiyah dalam mengambil keputusan tersebut.

Hal itu disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat koordinasi persiapan pilkada serentak 2020 secara virtual, Selasa (22/9).

“Presiden telah mendengarkan dan mempertimbangkan usul-usul dari masyarakat. Semuanya didengar, yang ingin menunda, yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar, seperti dari NU, dari Muhammadiyah, pun pendapat yang berbeda, semuanya didengarkan,” terang Mahfud.

Baca Juga  Ahok 'Ketawa Aja' Tanggapi Haji Lulung soal Pesta Bareng Raffi Ahmad

Presiden Jokowi kata Mahfud, tetap memutuskan pilkada 2020 digelar seperti jadwal yang telah ditentukan, yakni 9 Desember.

“Presiden berpendapat pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan dan pendapat presiden ini sudah disalurkan ke Mendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu, DKPP dan sebagainya yang juga dilakukan kemarin. Jadi pembicaraan sudah mendalam,” jelasnya.

Beberapa alasan yang disampaikan Presiden Jokowi mengapa tetap memutuskan agar Pilkada 2020 jalan terus di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga  Presiden Jokowi: Saya Tegaskan Kembali Kita Memang dalam Krisis

Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam suatu agenda yang telah diatur dalam UU dan berbagai aturan perundang-undangan.

“Jika pilkada ditunda, misal, sampai selesai Covid-19, itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 berakhir,” ujar Mahfud.

“Di negara-negara yang serangan Covid-19 lebih besar, seperti Amerika, pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara sudah berlangsung pemilu, tidak ditunda,” sambungnya.

Baca Juga  Natalius Pigai Sesumbar Soal Papua, Jokowi Ditodong 3 Hal

Alasan selanjutnya, adalah pemerintah tidak ingin terjadinya kepemimpinan di daerah dilaksanakan oleh pelaksana tugas (plt) pada 270 daerah dalam waktu bersamaan karena ditundanya pilkada.

Mahfud mengingatkan plt tidak memiliki kewenangan mengambil kebijakan-kebijakan strategis.

“Sedangkan situasi sekarang Covid-19 kebijakan-kebijakan strategis yang implikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain, seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Oleh sebab itu, akan kurang menguntungkan bagi proses pemilihan kita jika 270 daerah itu dilakukan plt tanpa waktu yang jelas,” urainya.

Baca Juga  Kader Muhammadiyah Jadi Ketua KY, Pesan Haedar Nashir: Tegakkan Hukum dengan Adil

Berikutnya, dikatakan Mahfud, pilkada 2020 sebenarnya pernah dilakukan penundaan sekali hingga akhirnya diputuskan pada 9 Desember, dari yang seharusnya dilaksanakan pada 23 September.

“Sebab itu, penundaan sudah pernah dilaksanakan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan itu. Yang diperlukan sekarang sebagai antisipasi atas masifikasi penularan Covid-19 seperti dikhawatirkan baik oleh pemerintah maupun oleh kelompok-kelompok atau masyarakat yang menginginkan ditunda,” demikian Mahfud MD dilansir dari Kantor Berita Politik RMOLID.

Baca Juga  Anggota DPR Kecam Penembakan Laskar, Bukhori Yusuf: Ada Missing Link Dalam Narasi yang Disampaikan Polisi

Sumber: rmolbanten.com

Tinggalkan Balasan