Merasa Bersalah Ikuti Perintah Juliari, Matheus Joko Akan Bantu KPK Ungkap Keterlibatan Pihak Lain

  • Bagikan
Merasa Bersalah Ikuti Perintah Juliari, Matheus Joko Akan Bantu KPK Ungkap Keterlibatan Pihak Lain
Foto: Matheus Joko Susilo siap bantu KPK ungkap pihak lain yang terlibat dalam kasus korupsi Bansos Covid-19/Net

IDTODAY NEWS – Bekas anak buah Juliari Peter Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial, Matheus Joko Santoso, siap mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) 2020.

Hal itu disampaikan langsung oleh tim penasihat hukum Joko, Tangguh Setiawan, saat menyampaikan bahwa pihaknya dan Joko menyatakan tidak mengajukan upaya hukum banding atas vonis pidana penjara 9 tahun dan denda sebesar Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca Juga  Anak Buah Edhy Prabowo Diduga Beri Barang Mewah Ke Seorang Wanita Bernama Devi Komalasari

Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako Covid-19, Joko juga dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.560.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Kami dari tim Penasihat Hukum yang mewakili Matheus Joko Santoso dari Law Firm Tangguh Setiawan Sirait & Partners tidak mengajukan upaya Hukum Banding, begitu pula dengan klien kami Matheus Joko Santoso,” ujar Tangguh yang dikutip dari RMOL, Rabu sore (8/9).

Baca Juga  Febri Diansyah: Sejak Awal Saya Tak Percaya Ketua KPK soal Hukuman Mati Juliari

Sejak awal, kata Tangguh, Joko merasa bersalah karena telah mendengarkan dan menuruti perintah Juliari yang keliru. Yakni memungut fee Rp 10 ribu per paket sembako Covid-19 kepada para penyedia atau vendor.

“Beliau menyesal mengikuti perintah yang salah tersebut, saat ini pak MJS merasa tidak perlu upaya banding dan menerima vonis hakim,” terang Tangguh.

Terkait sudah dikabulkannya permohonan menjadi saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator (JC), lanjut Tangguh, kliennya akan membantu KPK mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus Bansos ini.

Baca Juga  Lagi, Setelah Uang Bansos, Giliran Uang Buruh Rp43 Triliun Diduga Dirampok

“Dalam hal ini, kami siap membantu KPK untuk mengungkap orang-orang yang terlibat. Hal ini sebagai wujud keseriusan kami meminta maaf kepada publik karena telah menuruti perintah Menteri yang salah,” pungkas Tangguh.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan