Meskipun Pandemi Terus Meningkat, Sekjen DPP PDI-P Sebut Pilkada Tak Bisa Ditunda

  • Bagikan
Koalisi dengan Prabowo di Pilpres 2024, PDIP: Ibu Megawati yang Akan Tentukan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menggelar jumpa pers di Kantor DPP PDIP di Jakarta, Rabu (11/12/2019). Rakernas I sekaligus peringatan HUT partai ke 47 pada 10-12 Januari 2020 di Jakarta ini mengangkat tema 'Solid Bergerak Wujudkan Indonesia Negara Industri Berbasis Riset dan Inovasi Nasional' dengan sub tema 'Strategi Jalur Rempah dalam Lima Prioritas Industri Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Berdikari. (Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

IDTODAY NEWS – Meskipun ancaman pandemi Covid-19 masih meningkat, tetapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tak bisa ditunda.

Pernyataan itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2020).

Menurut Hasto, Pilkada serentak 2020 tak bisa ditunda walaupun pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Hasto mengatakan, di tengah pandemi ini setiap pemimpin harus mendapat mandat dari rakyatnya agar menjalankan roda pemerintahan dengan legalitas yang sah.

Baca Juga  Masyarakat Kritik Pemerintah, Moeldoko: Saya Pastikan Tidak akan Kami Tangkap

“Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru, mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari,” ujar Hasto, Minggu.

Ia menilai, sampai saat ini belum ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 beserta dampak yang mengikutinya.

Karena itu, kata Hasto, apabila Pilkada ditunda, maka kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas.

Sementara di dalam masa kritis tidak boleh ada jabatan politik yang diisi Plt.

Baca Juga  Isu Presiden 3 Periode, Amien Rais Menuding, PDIP Nantang: Jangan Melantur

“Harus memiliki legitimasi dan legalitas kuat dari rakyat. Maka Pilkada yang dijalankan pada 9 Desember ini justru memberikan kepastian agar adanya pemimpin yang kuat, adanya pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat,” tutur Hasto.

Hasto melanjutkan, para calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 dinilai sudah paham prioritas penanganan pandemi Covid-19 jika terpilih.

“Mereka calon pemimpin akan memahami betul seluruh skala prioritas untuk rakyat yang tengah menghadapi pandemi,” kata Hasto.

Baca Juga  Ruhut Sitompul: yang Bilang Demokrasi Almarhum Itu Begundal Provokator dan Kadrun

“Justru ketika pilkada tidak ditunda, itu akan memberikan arah kepastian bagi rakyat,” imbuh Hasto, menegaskan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai pandemi Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

Untuk itulah, PBNU meminta supaya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda.

“Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj melalui keterangan dokumen resmi sebagai pernyataan sikap yang diterima Kompas.TV, Minggu (20/9/2020).

Baca Juga  Pakar Komunikasi: Blusukan Virtual Gibran Bisa Ditiru Calon Walikota Lain

Selain PBNU, pihak MUI pun meminta kepada pemerintah, pimpinan partai politik, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengkaji ulang pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal itu sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas melalui keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2020).

Pernyataan itu beralasan bahwa hingga saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir dan penularannya justru kian meningkat.

Baca Juga  Lima Kader PDI Perjuangan Dipecat Usai Membelot Pada Pilkada 2020

Oleh karenanya, pemangku kepentingan diminta tak memaksakan penyelanggaraan pemilihan kepala daerah tersebut.

“Kalau dari penyelenggaraan Pilkada ini masyarakat akan tersakiti dan akan dibuat menangis karena jumlah orang yang terkena Covid-19 baik yang sakit dan yang meninggal meningkat dibuatnya, maka tentu menundanya akan jauh lebih baik,” kata Anwar.

Menurut Anwar, di tengah meningkatnya kasus Covid-19 ini penyelenggaraan Pilkada 2020 justru menjadi sangat mengkhawatirkan.

Baca Juga  Arief Poyuono: Kalaupun Benar Gibran Beri Rekomendasi Tas Bansos, Itu Bukan Korupsi

Sumber: kompastv

  • Bagikan