IDTODAY NEWS – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar pemerintah daerah melakukan pengecekan ulang terhadap data penerima bantuan sosial (bansos) selama masa PPKM. Ia tidak ingin terdapat data fiktif yang membuat penyaluran bansos tidak tepat sasaran.

“Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yg menerima bantuan,” kata Luhut dalam keterangannya, Kamis (22/7/2021).

Baca Juga  Gaungkan Kudeta Merangkak, PDIP Ingatkan Jokowi yang Lebih Percaya Luhut dan Erick daripada Partai

Luhut mengatakan bahwa peyaluran bansos akan diutamakan kepada masyarakat yang berada di wilayah aglomerasi. Begitu juga kepada masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri

“Oleh karena itu sangat penting namanya bansos ini peranan penting karena nanti yang mungkin positif dan masuk karantina itu, bagaimanapun harus kita bantu dengan bansos ini jangan sampai kepala keluarga ini dipisahkan dari keluarganya dan tidak menerima bantaun dan saya kira penting mendapat perhatian kita,” ujarnya.

Diketahui, pemerintah saat ini telah mengalokasikan bantuan sosial tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan ditambah bantuan beras sebesar 10 kilogram kepada 10 juta penerima. Selain itu, terdapat bantuan PKH senilai Rp 18, juta.

Sumber: jitunews.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan