Minta Tunda Pilkada Serentak 2020, Ganjar Pranowo: Memang Sangat Bahaya
IDTODAY NEWS – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat menganalisis dan mempertimbangkan usulan sejumlah pihak untuk menunda pilkada serentak 2020. Menurut Ganjar, jika dipaksakan, pilkada di tengah pandemi saat ini memang sangat berbahaya.
Sebelumnya, usulan penundaan pilkada serentak 2020 terus digaungkan. Setidaknya, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.
“Iya, silakan dari kementerian, pemerintah pusat, KPU, dan Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini (pilkada serentak) sangat berbahaya,” kata Ganjar ditemui usai mengikuti rapat paripurna bersama DPRD Jateng, kemarin.
Menurut Ganjar, penundaan pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada. “Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya,” tegasnya.
Ganjar mencontohkan, di Jawa Tengah sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada. Di Boyolali misalnya. Ada banyak anggota Bawaslu positif Covid-19. “Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin bisa menggunakan e-voting. Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah,” imbuhnya.
Atau, lanjut Ganjar, pelaksanaan pilkada 2020 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi daerah penyelenggara. Di daerah zona merah, maka pelaksanaannya bisa ditunda. “Bisa saja ada yang ditunda, ada yang tetap jalan di tempat-tempat tertentu. Tapi dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu agar tidak terjadi klaster baru, yakni pilkada,” ujarnya.
Usulan penundaan Pilkada 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU. PBNU meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 sampai masa darurat Covid-19 terlewati. Selain itu, PBNU juga meminta agar pemerintah merelokasi anggaran pilkada untuk penanganan kesehatan masyarakat di tengah pandemi. Pemerintah diminta mempertimbangkan masukan terkait pelaksanaan pilkada yang marak dengan aktivitas money politic.
Usulan penundaan pilkada serentak juga disampaikan PP Muhammadiyah. Organisasi keagamaan di Indonesia ini meninjau kembali pelaksanaan Pilkada 2020 dan menunda demi keselamatan masyarakat Indonesia.
Sumber: jawapos.com
