Muhammadiyah Tak Temukan Kata “Agama” di Peta Pendidikan Nasional 2020-2035

  • Bagikan
Haedar Nashir
Haedar Nashir. (Foto: hajinews.id)

IDTODAY NEWS – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti hilangnya frasa “agama” dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pernyataan Haedar ini disampaikan dalam forum FGD Peta Jalan Pendidikan Kemendikbud yang diadakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Senin (01/03/2021).

Haedar mengatakan Mendikbud telah melawan Konstitusi (inkonstitusional) sebab merunut pada hierarki hukum, produk turunan kebijakan seperti peta jalan tidak boleh menyelisihi peraturan di atasnya yaitu: Peraturan Pemerintah, UU Sisdiknas, UUD 1945 dan puncaknya adalah Pancasila. “Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?” tanya Haedar Nashir sebagaimana dimuat di laman resminya, muhammadiyah.or.id.

Baca Juga  Trending ‘Jokowi Mundur Rakyat Selamat’, Netizen: Rezim Rasa Komunis Laknatullah, Indonesia Dipimpin Orang Bodoh!

Ketum PP Muhammadiyah itu menuturkan pedoman wajib di atas Peta Jalan Pendidikan Nasional yaitu ayat 5 Pasal 31 UUD 1945, poin pertama Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional.

Baca Juga: Sebelum Angkat Moeldoko, Akal-akalan Mengubah AD/ART Demokrat Sudah Sampai Ke Telinga SBY

Baca Juga  Syahganda Dkk Ditahan, Aktivis Haris Rusly: Sakit Dan Perih Rasanya Menyaksikan Sahabat Diborgol

“Kenapa Peta Jalan yang dirumuskan oleh Kemendikbud kok berani berbeda dari atau menyalahi pasal 31 UUD 1945. Kalau orang hukum itu mengatakan ini Pelanggaran Konstitusional, tapi kami sebagai organisasi dakwah itu kalimatnya adalah ‘tidak sejalan’ dengan Pasal 31,” kritik Haedar. “Jadi inilah yang sering mengundang tanya, ini tim perumusnya alpa, sengaja, atau memang ada pikiran lain sehingga agama menjadi hilang,”tanyanya lagi.

Baca Juga  Buya Syafii: Mendewakan Pengaku Keturunan Nabi Bentuk Perbudakan Spiritual

Menurut Haedar, ini adalah masalah serius yang perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. “Nah, problem ini adalah problem yang serius menurut saya yang perlu dijadikan masukan penting bagi pemerintah. Agar kita berpikir bukan dari aspek priomordial, tapi berpikir secara konstitusional, karena itu sudah tertera langsung tanpa perlu interpretasi di dalam Pasal 31,” jelasnya.

Haedar yang juga merupakan Guru Besar bidang Sosiologi itu memandang hilangnya frasa “agama” sebagai acuan nilai berdampak besar pada aplikasi dan ragam produk kebijakan di lapangan. “Jika aman tidak ada masalah, tapi jika ada problem berarti kita mengawetkan sampai dua puluh tahun ke depan,” imbuh Haedar.

Baca Juga  Haedar Nashir: Berhentilah Merumitkan Urusan Keagamaan

Diketahui, Visi Pendidikan Indonesia 2035 berbunyi, “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.” Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan meski masih dalam tahap penyusunan, Ia menilai proses penyusunan Peta Jalan Pendidikan dilakukan secara tertutup.

Pertama, proses penyusunan sebagai ‘sembunyi-sembunyi’. Termasuk tidak dilibatkannya BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) Kemendikbud dan partisipasi publik. Kedua, tidak ditemukannya kata “agama” dalam draf rumusan paling mutakhir tanggal 11 Desember 2020, terutama hilangnya frasa “agama” dari Visi Pendidikan Indonesia 2035.

Baca Juga  Jokowi Ditanya dr Reisa Kapan Vaksinasi untuk Masyarakat? Begini Jawabannya

Sebelumnya, dirumuskan Peta Jalan untuk memudahkan pengejawantahan salah satu tujuan nasional dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Baca Juga: Menyesal Tunjuk Moeldoko sebagai Panglima TNI, SBY: Saya Mohon Ampun pada Allah

Sumber: hajinews.id

  • Bagikan