Sri Mulyani
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan hilangnya aset negara paling banyak terjadi di era pemerintahan Presiden Soeharto. Foto/sindonews.com

Ngajar Virtual, Sri Mulyani Beberkan Alasan RI Tarik Utang

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkesempatan mengajar ribuan siswa-siswi yang berasal dari 84 sekolah di seluruh Indonesia. Proses mengajar dilaksanakan secara virtual lantaran masih dalam pandemi COVID-19.

Sri Mulyani menjadi guru merupakan peringatan Hari Oeang Republik Indonesia. Dalam peringatan ini, terdapat program Hari Mengajar Kementerian Keuangan ke-5.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan alasan Indonesia harus mengambil utang ke berbagai pihak. Hal itu juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan murid-murid yang masuk dalam program Hari Mengajar Kementerian Keuangan ke-5 tahun 2020.

Baca Juga  Waduh! Utang Negara Diprediksi Tembus Rp9.800 Triliun di Akhir Pemerintahan Jokowi

Acara yang diikuti oleh 84 sekolah di seluruh Indonesia ini memberikan kesempatan kepada beberapa siswa-siswi untuk bertanya kepada Sri Mulyani. Ada dua siswa yang bertanya cara Menteri Keuangan mengatur keuangan negara di saat penerimaan lebih kecil dibandingkan belanja negara.

“Bagaimana cara mengatur keuangan negara dan kalau negara kekurangan uang apa yang akan dilakukan negara, Bu?” tanya Kaisa, siswa SD Berkata Teker Al Biruni, Senin (30/11/2020).

Baca Juga  Mampukah UMKM Jual Produk Teknologi Seperti Maunya Luhut?

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah harus mengambil utang dari berbagai pihak untuk menutupi selisih antara pendapatan dengan belanja negara.

Pada APBN 2020, anggaran belanja negara sebesar Rp 2.738,4 triliun sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.699,1 triliun.

Sejatinya, pendapatan negara akan digunakan memenuhi kebutuhan anggaran belanja, namun jika kondisinya tidak mencukupi maka pemerintah akan mengambil utang atau pembiayaan.

Baca Juga  Sedih... Banyak Warga RI Harus Nyogok Demi Dapat Layanan Pemerintah

“Kalau kekurangan uang cari pembiayaan, atau bahasa populer utang, bahasa APBN pembiayaan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, untuk mengambil pembiayaan atau utang tidak dilakukan begitu saja. Menurut dia, harus ada persetujuan dari Presiden hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Adapun, pengelolaan utang pun harus dilakukan secara hati-hati.

“Pilihannya, Menkeu bilang presiden, kabinet, DPR, APBN nggak dibikin sendiri, tapi dibikin rencana, disampaikan ke kabinet, dibahas presiden, menteri, wapres, dan seluruh menteri, nanti menteri bilang kebutuhannya masing-masing,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga  Naik Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Hampir Rp5.900 Triliun

Sumber utama penerimaan negara adalah pajak, bea dan cukai, PNBP, dan juga hibah. Di tengah pandemi COVID-19, belanja negara meningkat drastis sehingga untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah harus mencari sumber pembiayaan lainnya.

“Kalau tetap kurang, utang. Agar tidak menyusahkan cari utang yang baik,” jelasnya.

Menurut Sri Mulyani kebijakan penarikan utang atau pembiayaan tidak hanya dilakukan oleh Indonesia saja melainkan banyak negara, sekalipun itu negara maju. Apalagi di tengah pandemi COVID-19, semua negara meningkatkan belanjanya untuk memutus rantai penyebaran dan memulihkan ekonominya.

Baca Juga  Syarat Lengkap, Perdagangan RI-China Bakal Pakai Rupiah-Yuan

“Kalau kalian lihat film Korea, kayanya negaranya lebih kaya dari kita, kira-kira dia kekurangan uang untuk belanja? Ya kekurangan banget, ya utang juga,” katanya.

“Kalau ke Dubai kayaknya negara luar biasa, kotanya semua gedung pencakar langit dan Eropa, Prancis, Inggris, Spanyol, Italia, sebutin negara yang kalian ingat dan kunjungi kira-kira negara itu punya utang nggak? pasti punya utang,” tambahnya.

Baca Juga  Sri Mulyani Sebut PSBB Ketat Anies Bikin Ekonomi Tertahan, Politikus PKS: Ini Masalah Prioritas

Baca Juga: Buntut Penangkapan Edhy Prabowo, Saiful Anam: Awal Kehancuran Gerindra

Sumber: detik.com

Tinggalkan Balasan