Niat Nyari Simpati Jokowi AHY Justru ‘Dikacangin’, Artinya Tidak Penting
IDTODAY NEWS – Pengamat Politik Fadhli Harahab menyoroti surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Surat tersebut dikirimkan AHY lantaran diduga pihak Istana terlibat dalam isu kudeta kepemimpinannya sebagai Ketum Demokrat.
Akan tetapi, surat tentang isu kudeta itu hingga sekarang belum direspon oleh Presiden Jokowi.
Menurut Fadhli, surat tersebut tidak akan dibalas orang nomor satu di Indonesia itu karena tidak penting.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) itu dalam keterangannya diterima Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (4/2/2021).
“Apa perlunya Presiden membahas dan membalas surat yang isinya urusan internal Partai Demokrat? Enggak ada pentingnya,” ujarnya.
Menurut Fadhli surat yang dikirimkan putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hanya ingin mendapat empati presiden.
“Bisa jadi surat itu meminta agar Jokowi berbelas kasih, supaya Demokrat dan AHY jangan terlalu ditekan, jangan diganggu,” tandas Fadhli.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut bahwa pihak yang akan mengkudeta Demokrat tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Menurut Andi, rencana pengambilalihan jabatan Ketua Umum Demokrat terungkap dalam pertemuan Moeldoko dengan beberapa pengurus Partai Demokrat di Hotel Aston Rasuna, Jakarta.
Dikatakan Andi, masalah internal partai seharusnya tidak dicampuri orang luar. Apalagi orang luar tersebut merupakan bagian dari pemerintah yang berkuasa saat ini.
“Ada mekanisme internal partai sesuai AD/ART untuk menyelesaikan masalah-masalah internal partai,” ucap Andi dalam tayangan Kompas TV, Rabu (3/2).
“Persoalannya karena ada elemen kekuasaan yang melakukan intervensi dan mencoba mengambil alih kepemimpinan yang sah dari Partai Demokrat secara paksa melalui kekuasaan dan uang,” tambah Andi.
Atas Dasar itu, AHY mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mempertanyakan apakah benar Jokowi merestui Moeldoko mengambil paksa Ketum Demokrat.
“Makanya kita tanyakan kepada Pak Jokowi. Kalau kepada Pak Jokowi suratnya sangat sopan untuk bertanya apa benar Moeldoko itu mendapat restu dari Pak jokowi untuk melakukan pengambilalihan pimpinan di Partai Demokrat,” katanya.
Andi menceritakan, berdasarkan laporan dari sejumlah pengurus DPC dan DPD Partai Demokrat, Moeldoko disebut mendapat restu dari Jokowi untuk mengambil paksa jabatan Ketua Umum Partai Demokrat
Laporan tersebut disampaikan oleh pengurus Partai Demokrat yang hadir dalam pertemuan dengan Moeldoko di Hotel Aston Rasuna Jakarta.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengatakan, pertemuan Moeldoko dengan pengurus Partai Demokrat bukan cuma sekali, tapi dua kali.
“Itu laporan dari kader-kader kami yang ditemui Pak Moeldoko di Hotel Aston. Bukan cuma sekali (pertemuan), ada dua kali,” jelas Andi.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku dirinya sudah mengirimkan surat resmi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
AHY mengatakan, surat tersebut terkait ada pihak dari pemerintah yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Menurut AHY surat itu ia kirimkan untuk mengkonfirmasi apakah benar adanya pihak dari pemerintahan yang ingin merebut kepemimpinan yang ia pegang secara paksa.
“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi,” ujar AHY di Kantor Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (1/2).
“Surat itu untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” sambungnya.
Baca Juga: Legislator PDIP Minta Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan Dievaluasi
Sumber: pojoksatu.id
