Palestina Yang Terluka Kembali Ditusuk Dari Belakang Oleh Sekutunya, Bahrain

IDTODAY NEWS – Rakyat Palestina kembali merasa ditusuk dari belakang oleh sebagai sekutu terpercaya. Tusukan kali ini dilakukan Bahrain, yang mengikuti jejak Uni Emirat Arab menormalkan hubungan diplomatik dengan Israel. Dua musuh Israel lainnya, Iran dan Turki mengutuk keras langkah tersebut.

Kesepakatan Bahrain-Israel, yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump di Washington pada hari Jumat (11/9) , segera memicu kemarahan Palestina.

“Ini adalah tusukan di belakang perjuangan Palestina dan rakyat Palestina, seperti kesepakatan UEA-Israel yang diumumkan bulan lalu,” seorang pejabat tinggi dari Otoritas Palestina, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (12/9).

Pada pertemuan puncak 22 anggota Liga Arab minggu ini, para menteri luar negeri gagal mendukung dorongan Palestina untuk mengutuk kesepakatan normalisasi yang ditengahi AS bulan lalu antara Israel dan Uni Emirat Arab.

“Semoga Anda tidak pernah dijual oleh “teman-teman” Anda,” bunyi salah satu tweet pahit salah seorang pejabat senior Palestina Hanan Ashrawi setelah kesepakatan UEA-Israel diumumkan pada bulan Agustus lalu.

Dengan perjanjian yang akan ditandatangani pada Selasa (15/9) di Gedung Putih, UEA akan menjadi negara Arab ketiga, setelah Mesir dan Yordania beberapa dekade lalu, yang menjalin hubungan penuh dengan negara Yahudi tersebut.

Dalam sebuah pernyataan tentang kesepakatan Bahrain-Israel, Donald Trump mengurai bahwa upacara penandatanganan hari Selasa juga akan turut dihadiri oleh pejabat Bahrain.

UEA tidak bergeming saat dikritik. Mereka membela langkahnya itu sebagai cara untuk menghentikan aneksasi permukiman yang diusulkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di beberapa bagian Tepi Barat yang diduduki.

Sementara, kesepakatan Israel-UEA “menangguhkan” rencana aneksasi itu, tetapi Netanyahu bersikeras bahwa rencana itu tidak akan dibatalkan dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, sekutu tradisional Arab Palestina itu menyambut baik atau diam-diam mendukung perjanjian normalisasi dengan AS dan Israel menyuarakan harapan lebih banyak negara Arab akan mengikuti.

“Pimpinan sangat kecewa,” kata Sari Nusseibeh, mantan pejabat tinggi Organisasi Pembebasan Palestina.

“Tapi saya tidak berpikir mereka lebih marah daripada di masa lalu tentang dunia Arab pada umumnya. Orang-orang Palestina selalu mengeluh bahwa dunia Arab tidak berdiri di belakang mereka sebagaimana mestinya,” tambahnya.

Masalah Palestina telah menjadi kurang sentral karena wilayah tersebut telah diguncang oleh pergolakan Musim Semi Arab, perang Suriah dan pemerintahan berdarah kelompok jihadis Negara Islam. Pada saat yang sama, permusuhan semakin dalam antara sekutu AS, Arab Saudi dan Iran, saingan Muslim Syiahnya yang mendukung pasukan proksi dari Suriah hingga Lebanon.

“Ada berbagai macam masalah di dunia Arab, perselisihan, revolusi, perang saudara, ketegangan antara negara-negara Arab yang berbeda,” kata analis Palestina, Ghassan Khatib.

“Palestina sekarang membayar harga atas kemerosotan persatuan Arab,” katanya.

Ramallah mempertahankan validitas yang disebut ‘konsensus Arab’ dan menolak anggapan bahwa negara itu terisolasi.

Konsensus itu telah lama menyatakan bahwa negara-negara Arab hanya akan menormalisasi hubungan jika Israel memenuhi sejumlah persyaratan.

Salah satu tuntutannya adalah Israel menarik diri dari wilayah yang didudukinya dalam Perang Enam Hari tahun 1967.

Yang lain adalah menyetujui negara Palestina dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya, dan yang ketiga untuk menemukan solusi yang adil bagi jutaan pengungsi Palestina dan keturunan mereka.

“Kami berharap negara-negara Arab akan tetap berkomitmen pada konsensus ini. Dan bahwa menyimpang darinya tidak akan menghasilkan apa-apa,” kata Jibril Rajoub, seorang pejabat senior Palestina.

Dia juga memperingatkan bahwa siapapun yang melanggar konsensus Arab akan diisolasi dalam jangka panjang.

Seorang diplomat Barat, yang berbicara tanpa menyebut nama, berbagi pandangan bahwa “saat ini Palestina benar-benar tidak punya jalan keluar, mereka terjebak.”

“Mereka juga terjebak karena mereka yang ingin mendukung perjuangan mereka, apakah itu Turki atau Iran,” lanjutnya.

Iran sudah memiliki hubungan dengan kelompok Islam bersenjata di Jalur Gaza, seperti Hamas dan Jihad Islam, dan hubungan yang sedikit lebih dingin dengan Otoritas Palestina.

“Para penguasa Bahrain mulai sekarang akan menjadi mitra bagi kejahatan rezim Zionis sebagai ancaman terus-menerus terhadap keamanan kawasan dan dunia Islam,” kata kementerian luar negeri Iran dalam sebuah pernyataan.

Iran menuduh musuh bebuyutannya, Israel, melakukan puluhan tahun kekerasan, pembantaian, perang, teror, dan pertumpahan darah di Palestina dan wilayah yang tertindas.

Perjuangan Palestina juga mendapat dukungan dari Turki, kekuatan regional yang semakin berselisih dengan Israel dan secara militer mendukung faksi saingan dalam perang Libya ke UEA dan Mesir.

Ankara Jumat malam mengatakan pihaknya prihatin dengan perkembangan tersebut, dan sangat mengutuk kesepakatan itu.

“Langkah tersebut akan menjadi pukulan baru bagi upaya untuk membela perjuangan Palestina dan akan semakin memberanikan Israel untuk melanjutkan praktik ilegalnya terhadap Palestina dan upayanya untuk menjadikan pendudukan wilayah Palestina permanen,” kata kementerian luar negeri Turki dalam sebuah pernyataan.

Dikatakan langkah itu bertentangan dengan komitmen di bawah Inisiatif Perdamaian Arab – yang menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah Palestina yang diduduki setelah 1967 – dan Organisasi Kerja Sama Islam.

Terlepas dari reaksi tersebut, analis Palestina Ghassan Khatib mengatakan Palestina harus menjaga jarak dari Turki, Iran dan juga Qatar, yang sangat berselisih dengan kekuatan besar Teluk lainnya.

“Tidak bijaksana bagi Palestina untuk terjebak dalam ketegangan regional dan persaingan antara negara adidaya regional,” katanya.

“Jika Anda berpihak pada Iran, Anda akan kehilangan Arab Saudi. Jika Anda berpihak pada Turki, Anda akan kehilangan orang lain,” tambahnya.

“Lebih baik bagi Palestina untuk menjaga jarak yang aman dari negara adidaya regional yang berbeda ini, demikian Ghassan Khatib.

Sumber: rmol.id