IDTODAY NEWS – Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni telah mengembalikan rekomendasi dukungan ke DPP PDIP untuk Pilgub Sumatera Barat 2020.

Langkah itu cukup disesalkan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, khususnya Mulyadi, menunjukkan sikap calon pemimpin yang plin-plan.

Mulyadi juga dianggap Hasto tidak sejakan dengan tokoh bangsa dari Minang di masa lampau.

Demikian disampaikan Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/9/2020).

“Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi,” tuturnya.

Disebutkan, langkah Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi dukungan itu terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Menurut Hasto, pernyataan Puan itu merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik.

Baca Juga  Ihsan Yunus PDIP Ternyata Utus Operator Temui MJS Di Ruang Logistik Kemensos

“Sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas,” ujarnya.

Hasto menyatakan, kepeloporan pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir dan Tan Malaka adalah para pejuang bangsa.

Mereka, kata Hasto, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader partai.

Sementara sikap Mulyadi, lanjut Hasto, sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Bagi PDI Perjuangan, menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak. Terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila,” tutur dia.

Politikus asal Yogyakarta ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut.

Walapun, dia menyadari bahwa sepuluh tahun terakhir terlihat ada sesuatu yang berbeda di Sumbar.

“Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali,” ungkapnya.

“Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian,” sambungnya.

Akan tetapi, yang terpenting adalah, katanya, sikap PDIP terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa.

“Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar,” jelas dia.

PDIP, lanjut Hasto, sebenarnya sangat kagum dengan Sumbar.

Baca Juga  Cak Imin Penentu Cawapres Prabowo, Koalisi PDIP-PKB Sulit Diwujudkan

Dari bahasa Melayu saja, sejarah mencatat bagaimana sejak 1928, digunakan oleh sebagian kecil masyarakat nusantara berkomunikasi.

Bahasa itu kemudian mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia.

Selain itu, tambah Hasto, makanan padang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional.

Seharusnya, fenomena itu membuat Mulyadi lebih menerima masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais.

“Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal bismillah,”

“Jadi. mari kita lihat secara objektif dan proporsional dan dijauhkan dari dinamika Pilgub,” tandasnya.

Sumber: pojoksatu.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan