PDIP Kritik Anies Tutup Holywings, Aktivis Jakarta: Dendam Pilkada DKI 2017 Terus Disuarakan

  • Bagikan
PDIP Kritik Anies Tutup Holywings, Aktivis Jakarta: Dendam Pilkada DKI 2017 Terus Disuarakan
Foto/suaranasional.com

IDTODAY NEWS – PDIP melalui Gembong Warsono yang mengkritik Anies Baswedan menutup Holywings Resto and Bar, Kemang merupakan dendam pilkada DKI 2017 yang terus disuarakan partai berlambang Banteng Moncong Putih

“Semua kebijakan Anies itu buruk di mata PDIP termasuk penutupan Holywings Resto and Bar, Kemang karena melanggar PPKM dan Prokes. Tindakan PDIP merupakan dendam pilkada DKI 2017 yang terus disuarakan akibat jagoannya Ahok kalah,” kata aktivis Jakarta Jay Abdullah yang dikutip dari suaranasional.com, Jumat (10/9/2021).

Baca Juga  Disebut Rampok Duit Rakyat, Demokrat: Anda Buktikan Bahwa SBY Korupsi

Menurut Jay, hanya PDIP dan PSI yang masih menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan. “Partai koalisi pendukung Ahok di Pilkada 2017 seperti PKB, Golkar, PPP, NasDem sudah tidak dendam dan membangun Jakarta secara bersama-sama. Semua partai berkolaborasi dengan Pemprov DKI,” ungkap Jay.

Kata Jay, pemerintah pusat melalui Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta Holywings ditutup. “Ini artinya pemerintah pusat mendukung kebijakan Anies menutup Holywings,” jelasnya.

Baca Juga  Soal Formula E, PSI dan PDIP Sepakat Gulirkan Interpelasi Kepada Anies Baswedan

Jay mengatakan, PDIP maupun PSI yang selalu berseberangan dengan Anies membuat kedua partai itu jelek di mata rakyat. “Netizen mewakili rakyat selalu melihat buruk PDIP dan PSI di Jakarta,” ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono mengkritik langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan yang menutup Holywings Resto and Bar, Kemang, selama pandemi virus corona (Covid-19).

Baca Juga  2 Perintah Penting Bu Mega untuk Para Cakada PDIP Yang Disampai Hasto

Menurut Gembong, Holywings melanggar aturan selama penerapan PPKM, sehingga seharusnya, sanksi penutupan yang dijatuhkan pun berlaku selama PPKM.

“Kalau kita mau fair, kalau toh diberikan sanksi, sanksi itu sampai dengan pelaksanaan PPKM berakhir. Kenapa? Pelanggarannya kan karena kebijakan PPKM,” kata Gembong saat dihubungi, Kamis (9/9).

Sumber: suaranasional.com

  • Bagikan