Pemerintah Disarankan Bangun Sistem Pengawasan Dan Pusat Aduan Terkait Program Bantuan Covid-19
IDTODAY NEWS – Perkumpulan Kader Bangsa sarankan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi diperlukan sistem pengawasan dan pusat aduan hingga level mikro seperti RT/RW untuk merespon cepat laporan warga masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Koordinator Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho dalam acara diskusi daring “Dampak Ekonomi PSBB Jikid II DKI Jakarta” yang dilaksanakan oleh DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selas (15/9).
Pengawasan dan pengaduan ini akan berfungsi dalam mengontrol kinerja instansi pemerintah pusat sampai daerah dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo, menyalurkan bantuan serta program seperti bantuan sosial, subsidi upah, bantuan UMKM, kartu prakerja dan sebagainya.
“Agar bantuan dari pemerintah tepat guna dan tepat sasaran maka complaint handling ini diperlukan untuk memungkinkan Komite PC-PEN termasuk Satgas Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi bisa mengetahui persoalan dan penanganan persoalan tersebut secara lebih cepat dan tepat,” katanya.
Terkait PSBB yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dimas berharap agar seluruh warga kota mampu secara detail dan konstruktif membantu dan mengawal kinerja pemerintah tingkat lokal untuk dapat menjalankan tugasnya secara baik dalam menangani Covid-19.
Dimas juga berharap agar kepala daerah dan institusi pemerintah baik pusat maupun daerah dapat saling berkoordinasi. Apalagi masalah bersamanya adalah ketersediaan dan akurasi berbagai data yang tepat di lapangan sehingga kebijakan yang diambil merupakan kebijakan yang tepat dan dapat dieksekusi.
“Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki otoritas untuk menerapkan kembali kebijakan PSBB. Apalagi alasannya adalah adanya data angka kenaikan dan lonjakan kamar perawatan pasien Covid-19. Data ini harus dikoordinasikan dengan berbagai institusi terkait,” jelasnya.
Senada dengan Dimas, mantan Plt Gubernur DKI Jakarta Soni Sumarsono yang menjadi penanggap diskusi ini mengatakan, Pemkot DKI harus dapat meningkatkan bantuan sosial kepada masyarakat Jakarta yang terdampak akibat diberlakukannya kembali PSBB.
“Saya rasa Pemprov DKI punya kapasistas untuk memberikan tambahan bantuan. Penting di sini untuk memiliki rasa empati, respon yang tanggap dan sense of crisis dari seluruh warga masyarakat, juga para penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik menghadapi situasi pandemi ini,” ujar Soni.
Kata Soni, sektor esehatan adalah penting, tapi pemerintah juga harus memperhatikan dan memastikan keselamatan ekonomi warga kotanya juga.
“Kondisi ekonomi berat, pemerintah harus mampu memastikan kondisi di bawah, serta memastikan agar bantuan pemerintah tersalurkan bahkan sampai tingkat RT. Masyarakat warga, apalagi anak muda, dapat terlibat dan berpartisipasi,” ucap mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini.
Sumber: rmol.id
