Pengamat: Jika Pilkada Digelar 2024 PDIP Menang Banyak, Nasib Anies Bakal Pupus
IDTODAY NEWS – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai wajar jika PDI-Perjuangan menginginkan Pilkada digelar pada 2024.
Pasalnya, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu akan mengatur pelaksana tugas (Plt) melalui Menteri dalam Negeri (Mendagri).
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (29/1/2021).
“PDIP wajar pilih pilkada serentak diselenggarakan di tahun 2024, karena PDIP yang akan mengatur Plt, via kemendagri karena partai penguasa,” ungkapnya.
Begitu juga sebaliknya, kata Pangi, jika sejumlah partai di Senayan menolak Pilkada digelar pada tahun 2024.
“Wajar juga kemudian partai lain di Parlemen atau Senayan menolak pilkada diserentakkan pada 2024,” tuturnya.
Bayangkan, lanjut Pangi ada 201 kepala daerah yang akan digantikan lewat jalur PLT kalau Pilkada jadi digelar di tahun 2024
“Itu bisa dibayangkan Kemendagri dan PDIP bakal menang banyak, bisa mengatur ancang-ancang dengan adanya kepala daerah Plt,” tuturnya.
Termasuk Gubenur DKI Jakarta, nantinya juga akan digantikan lewat Plt oleh Mendagri.
Dengan begitu, tambah Pangi mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bakal kehilangan panggung selama dua tahun karena masa jabatannya berakhir di 2022.
“Ini ingin melemahkan Anies sehingga tak punya panggung selama 2 tahun nasibnya pupus,” pungkas Pangi.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan setuju jika Pilkada digelar pada 2024.
Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Pilkada.
Menurut Djarot, persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi undang-undang.
“Atas dasar hal tersebut, sebaiknya Pilkada Serentak tetap diadakan pada tahun 2024. Hal ini sesuai dengan desain konsolidasi pemerintahan pusat dan daerah,” kata Djarot dalam keterangan tertulis, Rabu (27/1).
Selain itu, lanjut Djarot, PDIP sepakat bahwa perlu ada evaluasi dari pelaksanaan Pilkada 2020 demi meningkatkan kualitas pemilihan dan demokrasi.
“Namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada,” jelas mantan wakil Gubenur DKI Jakarta itu periode.
Baca Juga: Sambangi PP Muhammadiyah, Kapolri Disambut Tokoh Yang Dulu Menolak Wakil Menteri
Sumber: pojoksatu.id
