Pengamat: Peran Dasco di DPR Sangat Diperlukan

  • Bagikan
Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. (Foto: DPR RI)

IDTODAY NEWS – Direktur Eksekutif Indobarometer, M Qodari, menanggapi isu terkait reshuffle yang menyebut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, layak menjadi menteri koordinator politik hukum dan keamanan (menko polhukam). Menurut Qodari, Dasco tidak akan meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR.

“Melihat sementara ini dengan konstelasi dan kebutuhan yang ada di internal Partai Gerindra maka Pak Dasco tetap di posisi Wakil Ketua DPR. Pak Dasco menjadi salah satu dirigen politik di DPR dan itu tetap sangat diperlukan,” kata Qodari kepada Republika, Selasa (14/8).

Baca Juga  Soal Omnibus Law, Dahlan Iskan 'Sentil' Pemerintahan Paling Kuat

Secara politik, Qodari menilai Dasco memiliki kapasitas yang besar. Apalagi Dasco memiliki peran sentral dalam mempertemukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi.

Kita tahu bahwa Pak Sufmi Dasco ini di Gerindra juga posisinya sangat penting, karena beliau adalah ketua harian, banyak yang belum menyadari bahwa Pak Sufmi Dasco itu sekarang ketua harian. Dengan posisi itu saya kira akan tetap di DPR,” ungkapnya

Baca Juga  Soal Prabowo-Anies Paling Diinginkan, Pengamat: Bisa Jadi Ganjar-Ridwan Paling Diunggulkan

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer. Immanuel menilai peran Dasco lebih cocok di parlemen.

“Pak Dasco karakternya juga tidak mungkin juga mau beliau. Beliau lebih nyaman di parlemen, karena peran beliau justru diperlukan di parlemen, bukan di kabinet,” ucapnya.

Lagipula menurutnya tidak mungkin lagi bagi Partai Gerindra mendapatkan satu kursi lagi di kabinet. Jika itu terjadi maka dikhawatirkan akan terjadi konflik di internal koalisi.

Baca Juga  Program Komjen Listyo Sigit: Polantas Tak Lagi Menilang, Hanya Atur Macet

“Gerindra kan juga sadar diri lah mereka kan partai oposisi awalnya, kan tidak mungkin tiga kursi. Itu akan menjadi konflik, malah merusak hubungan partai koalisi itu sendiri,” ungkapnya. “Ketika Prabowo masuk saja semua sudah menjadi persoalan saat itu apalagi kalau ditambah lagi itu hal yang tidak mungkin,” imbuhnya.

Sumber: republika.co.id

  • Bagikan