Pengamat Ungkap Keuangan PLN dan Pertamina Jatuh Diduga Akibat Politik Pencitraan Jokowi

  • Bagikan
Diskusi soal IPO Pertamina
Diskusi soal IPO Pertamina/RMOL

IDTODAY NEWS – Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, mulai menuai beragam respons dari berbagai pihak.

Kebijakan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang ditolak oleh Serikat pekerja Pertamina itu mendapat sorotan dari pengamat pertambangan, Marwan batubara.

Marwan Batubara mengungkap keuangan PLN dan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pemilihan presiden (Pilpres) 2019, salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi.

Baca Juga  Ustadz Tengku Zul Hadiahi Akhyar Kaus Bertuliskan Sindiran ke Penguasa

“Jadi Jokowi itu, supaya terlihat baik di mata publik, maka dia membuat pencitraan supaya BUMN ini menanggung dana subsidi. Kalau memang mau menanggung BBM ini tidak naik ya silahkan saja, tetapi harus ada anggaran di APBN seperti di zaman Pak SBY itu berlangsung.” kata Marwan Batubara saat diskusi publik dan webinar yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara, Sabtu (15/8).

Baca Juga  Soal Pernyataan Ahok, Mohamad Toha Menilai Adanya Orang Titipan di Pertamina Ada Benarnya

Membandingkan dengan era Sby, Marwan menjelaskan, di era Jokowi, pemerintah sudah tertolong dengan harga minyak dunia yang rendah, rata rata berkisar di bawah 40 dolar per barel jika dibandingkan dengan era SBY di tahun 2009-2104 yang rata rata 93 dolar per barel.

Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk subsidi) di APBN.

“Nah, Pak Jokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan Pertamina bermasalah,” kata Marwan.

Baca Juga  Petantang-petenteng Bicara Bobrok Pertamina, Taunya Setelah Bertemu Erick Thohir Begini, Ciut

Menurutnya, BUMN seharusnya menikmati turunnya harga minyak dunia.

Marwan mengaku heran karena yang terjadi justru masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

“Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar per barel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan Februari, ada rujukannya yaitu Kepmen SDM nomor 62,” kata Marwan.

Baca Juga  Ahok Blak-blakan soal Gaji dan Bonus di Pertamina

Untuk itulah Marwan mengatakan, pihaknya telah mensomasi (pemerintah). Marwan mengakui dirinya sendiri yang telah mengantar surat somasi ke Istana Negara.

“Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk April Mei juni kita membayar Rp 17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong Pertamina. Dan kita tahu Pertamina itu keuangannya berdarah-darah”, tandasnya.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan