Pengamat Ungkap Partai Demokrat Sengaja Dikerjai Karena Berada di Luar Pemerintah Jokowi
IDTODAY NEWS – Partai Demokrat merupakan partai di luar Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Maka akan cenderung dikerjai oleh pihak lain, salah satunya dengan upaya kudeta.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengurai alasan kenapa hanya Partai Demokrat yang diserang isu Kongres Luar Biasa (KLB).
Sedangkan partai besar lain seperti PDI Perjuangan dan Partai Gerindra tidak. Begitu juga dengan Golkar.
Seperti diketahui, Kongres Luar Biasa kini tengah menghantui Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Isu kudeta ini pun juga turut menjadi perbincangan publik selama sebulan belakangan.
Menurut Ujang Komarudin, isu KLB tidak terjadi di tubuh PDIP dan Gerindra karena mereka merupakan partai politik pendukung Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Isu KLB tidak terjadi di PDIP dan Gerindra karena menjadi partai koalisi pendukung pemerintah,” ujarnya, Jumat (26/2).
Baca Juga: Demokrat Makin Panas, Selain Moeldoko, Ibas Juga ‘Dimainkan’ Untuk Gantikan Ketum AHY
Karena, kata Ujang Komarudin, partai koalisi pemerintah biasanya sudah menjadi teman. Sehingga, partai yang berada di luar pemerintah akan cenderung dikerjai.
“Sedangkan Demokrat partai di luar pemerintah, maka akan cenderung dikerjai, makanya ada kudeta,” kata Ujang Komarudin.
Sementara itu, semua kader Partai Demokrat yang ikut atau mendukung kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diusir.
Hal itu disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui video keterangannya, Rabu (24/2/2021).
Menurutnya, upaya kudeta terhadap putra sulungnya itu adalah cara-cara ilegal.
SBY menyatakan, mereka yang menghendaki penggulingan AHY hanyalah segelintir kader atau mandan kader saja.
“Hadapi dengan sikap yang tegas, usir orang-orang itu. Mintakan mereka berhenti merusak partai kita,” tegasnya.
Akan tetapi, SBY mengingatkan para kader lainnya agar tidak terpancing dan emosi.
Lalu melakukan balasan atau melawan kader-kader dimaksud dengan tindakan yang melanggar hukum.
“Yang penting kita jangan melakukan tindakan yang melebihi kepatutan, misalnya melakukan kekerasan atau main hakim sendiri,” ingatnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla: Buzzer Dibayar Membully Siapa Saja yang Mengkritik Pemerintah
Sumber: pojoksatu.id
