Penundaan Pilgub DKI 2022 Dinilai Zalimi Anies Baswedan
IDTODAY NEWS – Ketua Umum Abdi Rakyat Mohamad Huda tak sepakat apabila pemilihan gubernur DKI Jakarta 2022 ditunda dan dilaksanakan bersama pilkada serentak 2024.
Huda menilai Jakarta sebagai ibu kota negara, berbeda dengan daerah lain. Dia menyebut kekhususan Jakarta diatur secara spesifik dalam UU Nomor 29/2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami kira dengan ditiadakannya Pilgub 2022, warga DKI dicabut haknya untuk mendapatkan kepemimpinan strategis yang terpilih secara demokratis,” kata Mohamad Huda dalam keterangannya, Senin (1/2).
Menurutnya, warga DKI hingga pilkada 2024 hanya akan mendapatkan kepemimpinan yang teknokratis atau hasil penunjukan pemerintah pusat.
“Artinya, Jakarta dan warganya akan kehilangan momentum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama beberapa tahun,” ujarnya.
Dia menambahkan, keputusan seorang pelaksana tugas (Plt) gubernur sangat terbatas pada administrasi dan tak mampu mengatasi persoalan mendasar warga Jakarta. Menurut Huda, perubahan di Jakarta berlangsung cepat karena berperan sebagai ibu kota dan pusat ekonomi negara.
Huda juga menyinyalir ada kekuatan besar yang menghendaki agar Pilgub DKI Jakarta diundur. Dia menilai wacana pengunduran Pilgub sama saja menzalimi Anies Baswedan.
“Tujuannya, kemungkinan untuk menzalimi Anies Baswedan. Kami lihat pemerintah pusat inkonsisten terkait gelaran Pilkada. Jika pada Pilkada 2020 sampai keluar Perpu untuk melancarkan pilkada, pada kasus Pilkada 2022 pemerintah bersembunyi di balik isu pemulihan pasca pandemi dan stabilitas politik,” tandasnya.
Baca Juga: Sindir Susi Pudjiastuti, Dewi Tanjung: Nggak Dapat Jabatan Langsung Membelot ke Tetangga Sebelah
Sumber: jitunnews.com
