Perpres Miras Dicabut, Jokowi Dipuji MUI
Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Asrorun Niam Sholeh. (pojoksatu.id)

Perpres Miras Dicabut, Jokowi Dipuji MUI

IDTODAY NEWS – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut prepres yang mengatur tentang investasi miras diapresiasi banyak pihak.

Salah satunya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sebelumnya tegas menyatakan penolakannya.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asrorun Niam Sholeh dalam telekonferensi pers, Selasa (2/3/2021).

“MUI menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keseriusan pemerintah atas respon cepat presiden yang mendengar aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga  Digelar Virtual, Jokowi Jadi Inspektur Upacara HUT ke-75 TNI di Istana

MUI menilai, keputusan ini juga merupakan penegakan komitmen pemerintah dalam kemaslahatan bangsa.

Pasalnya, miras bisa merusak generasi bangsa dan memicu tindak kejahatan.

MUI juga berharap hal ini juga menjadi momentum untuk menyusun regulasi yang berpihak pada kebaikan bangsa dan masyarakat dengan melakukan evaluasi pada aturan yang serupa.

Asrorun Niam Sholeh kembali mengucapkan terima kasih atas keputusan Presiden mencabut perpres kontroversial tersebut.

Baca Juga  Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan, Ini Pasal-pasal yang Jadi Sorotan

Kami memberi apresiasi atas langkah cepat presiden mendengar aspirasi dengan mencabut aturan yang menggelisahkan masyarakat tersebut,” tandasanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut Perpres terkait izin investasi minuman keras (miras).

Baca Juga: Wajar Jadi Tokoh Harapan, Firli Berhasil Memutarbalikkan Opini Yang Meremehkan KPK

Keputusan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan pers secara daring yang ditayangkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga  Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Politisi PAN Tanggapi Begini

Jokowi menyampaikan, keputusan ini diambil setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Mulai dari ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas-ormas serta tokoh-tokoh agama lainnya.

Juga masukan-masuk dari provinsi dan daerah.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan, lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut,” tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menandatangani aturan beleid Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal.

Baca Juga  Vaksinasi Berbayar Sudah Dibatalkan, Tetapi Jokowi Masih Didesak Ini

Perpres tersebut ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Dalam lampiran III Perpres tersebut mengatur soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Salah satunya mengatur soal bidang usaha miras.

Dalam Perpres ini diatur soal minuman keras yang masuk dalam lampiran III terkait soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Baca Juga  Penembakan 6 Anggota FPI, PKS Dukung Komnas HAM Segera Tuntaskan Investigasi

Dalam aturan itu ditetapkan, bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru.

Namun, aturan itu hanya berlaku untuk Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Baca Juga: Jokowi Batalkan Perpres Miras, Fraksi PAN: Bukti Kalo Presiden Tidak Anti Kritik

Sumber: pojoksatu.id

Baca Juga  Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Tinggalkan Balasan