Pimpinan Komisi II: Seluruh Fraksi Ingin Pilkada Digelar 2022, tapi PDIP Pengin 2024

Sekretaris Fraksi NasDem DPR Saan Mustopa. Foto: Dok. Pribadi

IDTODAY NEWS – Sejumlah pasal di draf RUU Pemilu menuai pro dan kontra. Salah satu pasal yang dibahas adalah jadwal penyelenggaraan pilkada serentak.

Dalam draf RUU Pemilu, pilkada serentak diusulkan digelar pada 2022 dan 2023. Untuk penyelenggaraan pilkada pada 2022 diatur dalam Pasal 731 ayat 2 dan 3 draf RUU pemilu.

Dalam pasal 731 diatur provinsi dan kabupaten/kota yang terakhir menggelar pilkada di 2017 akan kembali menggelar pilkada di 2022, termasuk Pilgub DKI Jakarta.

Selain DKI Jakarta, pada 2017 sebanyak 100 daerah (provinsi, kabupaten, kota) juga menggelar pilkada, seperti Provinsi Aceh, Banten, Bangka Belitung, Papua Barat, Gorontalo, hingga Sulawesi Barat.

Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa mengatakan, seluruh fraksi sepakat pelaksanaan pilkada serentak dinormalisasi dan diadakan di tahun 2022. Namun, kata dia, PDIP memberikan catatan bahwa mereka ingin pilkada serentak digelar di 2024, bukan 2022.

“Nah terkait dengan pilkada, PDI memberikan catatan karena pengin di 2024 tetap. Nah, akhirnya PDI di drafnya tetap kan diharmonisasi, tapi PDI memberikan catatan terkait hal itu,” kata Saan di Gedung DPR, Senayan, Selasa (26/1).

Baca Juga  Viral! Video SBY Ingatkan Luhut: Kurangi Statement yang Bernada Ancaman

“Nah tapi di luar itu, PDI saja yang memberi catatan, yang lain-lain inginnya normal. Normal,” sambungnya.

Meski begitu, Saan menuturkan PDIP tak memaksakan kehendak agar pelaksanaan pilkada serentak digelar 2024. Keputusan akan diambil dalam pembahasan komisi II.

“Tapi dia (PDI), tidak memaksakan tapi hanya memberikan catatan,” lanjut dia.

Sekretaris Fraksi NasDem itu pun mengungkapkan saat penyusunan draf RUU pemilu, Gerindra belum menentukan sikap terkait jadwal pelaksanaan pilkada.

Baca Juga  Ismail Yusanto Dipolisikan, Denny Siregar Sebut Bachtiar Nasir dan Felix Siaw: Hajarrrr…

“Kalau Gerindra sama sekali tidak memberikan sikap sama sekali terkait semua isu krusial. Sikapnya nanti akan ditunjukkan pada saat pembahasan. Jadi Gerindra sama sekali enggak bersikap, apakah dia mau 2024 atau normal, enggak. Apakah dia mau proposional tertutup atau terbuka, dia enggak. PT-nya mau berapa dia enggak,” tutup dia.

Baca Juga: Natalius Pigai Tanggapi Status Tersangka Ambroncius Nababan, Ini Katanya

Sumber: kumparan.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan