Pimpinan Komisi IX: Meski Sudah Ada Vaksin, Pola Penanganan Kebijakan Pandemi Perlu Pembenahan

Pimpinan Komisi IX: Meski Sudah Ada Vaksin, Pola Penanganan Kebijakan Pandemi Perlu Pembenahan

IDTODAY NEWS – Seiring proses vaksinasi Covid-19 sudah mulai berjalan, upaya menegakkan protokol kesehatan untuk menekan angka kasus Covid-19 harus tetap dilakukan.

Sebab, vaksin bukanlah satu-satunya hal yang paling utama untuk mengentaskan pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Smart FM bertajuk “Bagaimanapun Vaksin Sudah Dimulai”, Sabtu (16/1).

“Vaksin ini bukan resep tunggal dan utama. Karena dia mengurus masih di wilayah hilir sebenarnya. Walaupun ini adalah aspek pencegahan karena ini dilakukan oleh temen-temen kesehatan,” ujar Melki.

Atas dasar itu, Melki telah mengusulkan agar terus menerus ada perbaikan kebijakan yang komprehensif dalam menangani pagebluk virus corona. Hal itu dapat dilihat dari jumlah peningkatan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir.

“Saat ini kami sudah mengusulkan sebenarnya adalah kita harus memperbaiki pola penanganan kebijakan pandemi Covid-19 di negeri ini secara komperhensif dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Baca Juga  Menangis, Irma Nasdem Ungkap Kemungkinan jika Jokowi Kalah dari Prabowo: Gak Tahu Nasib Saya

“Tapi, yang paling utama kalau kita melihat angka 3 hari berturut-turut ini. Kita mencetak hattrick 3 hari lalu 11 ribuan (kasus Covid-19), 2 hari lalu 11 ribuan, kemarin 12 ribuan. Spesimen kurang lebih 60 ribuan yang dicek. Bisa dibayangkan kalau kita punya pengecekannya ratusan ribu berarti kenaikannya juga pasti tinggi,” sambungnya.

Menurut politikus Golkar ini, ketika vaksinasi tidak diikuti dengan protokol kesehatan maka persoalan di hulu akan tetap terjadi.

Selain itu, untuk mengatasi kondisi pandemi Covid-19 di tanah yang masih terjadi peningkatan juga tidak bisa hanya Pemerintah yang bekerja.

“Nah dengan kondisi semacam ini kita tidak lagi cuma bisa berharap dan mendorong hanya pemerintah saja yang bekerja. Apalagi hanya tenaga kesehatan saja yang bekerja di sektor hilir RS, puskesmas, dan lainnya,” tandasnya.

Narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, Epidemiolog, University of North Carolina, USA Juhaeri Mukhtar, Senior Biostatistician, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EU Baktiar Hasan.

Baca Juga: Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri, PKS: Manusiawi Jika Dia Berutang Budi Kepada Yang Mencalonkan

Sumber: rmol.id

Pos terkait