Pimpinan MPR Ragukan Keseriusan Jokowi Revisi UU ITE, Segera Saja Pemerintah Usul Kalau Serius

Pimpinan MPR Ragukan Keseriusan Jokowi Revisi UU ITE, Segera Saja Pemerintah Usul Kalau Serius
Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla/pojoksatu.id

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meragukan keseriusan Jokowi merevisi UU ITE kalau pemerintah tak segera mengajukan usulan revisi ke DPR RI.

Hal ini diungkapkan HNW sesaat lalu melalui akun Twitter-nya @hnurwahid, Rabu (17/2).

Bacaan Lainnya

HNW menyebut, sebagai bukti serius dengarkan aspirasi rakyat, pemerintah saja yang mengajukan usulan perubahan UU ITE ke DPR.

HNW berkaca pada pengalaman pembahasan UU Omnibus Law Ciptaker, dimana UU ini adalah inisiatif pemerintah.

“Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU Omnibuslaw Ciptaker bisa cepat disahkan, padahal ditolak oleh Fraksi PKS & Partai Demokrat. Revisi UU ITE bisa 3 pasal saja, F PKS & Partai Demokrat dukung. Tentu lebih lancer,” jelasnya.

“Dulu pemerintah berinisiatif ajukan ke DPR; RUU Omnibuslaw Ciptaker & Perppu Nomor 1 Tahun 2020, bisa cepat disahkan, padahal @FPKSDPRRI & PD menolak,” tegasnya lagi.

Menurut Hidayat, rencana revisi UU ITE bisa hanya 3 pasal (27, 28, 29), dan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat setuju akan hal itu.

Baca Juga  Arief Poyuono: Daripada Teriak Di Jalanan, Mending KAMI Sampaikan Unek-unek Langsung Ke Bu Megawati

“Kalau pemerintah benar-benar ajukan usulan revisi UU ITE ke DPR. Segera saja, akan lancar juga,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajaran Polri untuk berhati-hati dalam menyikapi dan menerima laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ia mengingatkan bahwa pasal-pasal dalam UU tersebut yang bisa diterjemahkan secara multitafsir.

“Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian,” kata Jokowi saat memberikan arahan pada rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas memerintahkan pihalnya selektif dalam menerapkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.

Penerapan UU ITE secara selektif itu bertujuan untuk menghindari istilah kriminalisasi.

“Undang-undang ITE juga menjadi catatan untuk kedepan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif,” kata Sigit.

Baca Juga: Tengku Zul Ungkap Kecurigaan Dibalik Revisi UU ITE, Asal Jangan untuk Selamatkan Abu Janda Pak!

Sumber: pojoksatu.id

Pos terkait