Polisi Minta Pers Tak Cemaskan Maklumat Kapolri soal Larangan FPI

  • Bagikan
Polisi Minta Pers Tak Cemaskan Maklumat Kapolri soal Larangan FPI
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. (Foto: istimewa)

IDTODAY NEWS – Polri merespons kritikan dari insan pers terkait penerbitan Maklumat Kapolri yang berisi pelarangan mengakses dan menyebarluaskan konten Front Pembela Islam (FPI). Polri mengklaim aktif mendukung kebebasan pers dalam menggali informasi dan mengedarkannya kepada masyarakat luas.

Kritikan tertuju terhadap salah satu poin maklumat tersebut, yakni poin 2d yang menyatakan masyarakat dilarang mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI. Larangan ini baik melalui website maupun media sosial dianggap mengekang kebebasan pers.

Baca Juga  Dubes Agus vs FPI soal Kepulangan Habib Rizieq dari Saudi

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Polri Irjen Argo Yuwono menepis dugaan mengekang kebebasan pers tersebut. Sebab, menurut dia, Polri selama ini menjadi lembaga negara yang terus mendukung kerja pers sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahkan, Argo mengingatkan bahwa Polri dengan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait hal tersebut. Diketahui, MoU itu ditandatangani pada 9 Februari 2020.

Baca Juga  Relawan FPI Diusir Polisi saat Bantu Korban Banjir, Ini Reaksi Munarman

“Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai undang-undang,” ujar Argo, Minggu, 3 Januari 2021.

Argo menilai maklumat poin 2d tersebut tidak menyinggung media massa. Maka itu, sepanjang informasi yang dibuat sesuai dengan kode etik jurnalistik tak perlu mengkhawatirkan maklumat tersebut karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Baca Juga  Soal Mimpi Bertemu Rasulullah, Polisi: Besok Haikal Hassan Diundang Klarifikasi

“Dalam maklumat tersebut di poin 2d, tidak menyinggung media, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi UU Pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” tuturnya.

Dalam poin maklumat itu, Argo menekankan, yang dipersoalkan jika digunakan konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan ideologi negara pancasila. Selain itu, konten yang mengancam NKRI maupun Bhineka Tunggal Ika.

Baca Juga  Dukung Instruksi Presiden, Junimart Girsang: Tidak Boleh Ada Permintaan Vaksin Dari Pemda yang Diabaikan!

“Seperti mengadu domba, provocative, perpecahan dan SARA maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan,” ujarnya.

Baca Juga: Meterai Rp10.000 Berlaku 1 Januari 2021, Diedarkan Pekan Depan

Sumber: viva.co.id

  • Bagikan