Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjend) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon pun ikut memberikan komentar. Ia bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan menelusuri setiap pos anggaran tersebut.
“Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Krn pakai uang negara baiknya @bpkri audit serius soal ini. Agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya,” tulisnya di akun Twitternya, Jumat (21/8/2020).
Jansen menyebutkan keberadaan buzzer pro pemerintah saat ini, sudah tak lagi mempromosikan kinerja pemerintah. Tapi cenderung menyerang balik, mereka yang mengkritik pemerintahan.
“Karna makna buzzer ini skrg bukan promosi kinerja pemerintah tapi nyerang dan bully orang² kritis di media sosial,” ungkapnya.
Sumber: fajar.co.id