Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjend) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon pun ikut memberikan komentar. Ia bahkan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan menelusuri setiap pos anggaran tersebut.

“Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Krn pakai uang negara baiknya @bpkri audit serius soal ini. Agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya,” tulisnya di akun Twitternya, Jumat (21/8/2020).

Baca Juga  Ketua Baleg DPR Akui Naskah UU Cipta Kerja Kembali Berubah di Istana

Jansen menyebutkan keberadaan buzzer pro pemerintah saat ini, sudah tak lagi mempromosikan kinerja pemerintah. Tapi cenderung menyerang balik, mereka yang mengkritik pemerintahan.

“Karna makna buzzer ini skrg bukan promosi kinerja pemerintah tapi nyerang dan bully orang² kritis di media sosial,” ungkapnya.

Sumber: fajar.co.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan